JurnalPatroliNews – Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pengalihan pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa kepala daerah sepatutnya tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditentukan oleh segelintir elite.
“Pemilihan langsung kepala daerah adalah hasil dari perjuangan reformasi. Itu bagian dari kemajuan demokrasi kita,” ujar Deddy saat ditemui di sela Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP di Bali, Kamis (31/7/2025).
Sebagai anggota Komisi II DPR, Deddy menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menyempitkan ruang demokrasi karena hanya melibatkan elit politik lokal.
“Kalau kemudian hak memilih kepala daerah diambil dari rakyat dan diberikan kepada beberapa orang di DPRD, itu tentu jadi kemunduran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti risiko intervensi dari aparat negara jika mekanisme pemilihan dilakukan lewat lembaga legislatif daerah.
“Ada kekhawatiran ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD, maka aparat kekuasaan bisa ikut campur. Ini justru mengancam stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat tetap yang paling aman,” jelasnya.
Meski demikian, Deddy menyampaikan pandangan pribadi yang berbeda terkait posisi gubernur. Ia membuka opsi agar gubernur diangkat langsung oleh Presiden, namun dengan catatan bahwa peran dan fungsi gubernur harus dibatasi secara administratif.
“Menurut saya pribadi, tak masalah jika gubernur ditunjuk oleh Presiden sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, asal wewenangnya jelas,” katanya.
Ia menekankan bahwa gubernur sebaiknya berperan sebagai pengelola administratif yang menjalankan koordinasi dan integrasi wilayah, bukan sebagai penguasa di daerah.
“Gubernur seharusnya menjalankan peran koordinatif dan sinergis agar pembangunan di tingkat provinsi berjalan menyatu secara efisien,” pungkasnya.
