JurnalPatroliNews | Jakarta – Tiga dekade setelah peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, PDI Perjuangan memandang tragedi tersebut tetap menjadi pengingat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa penyerbuan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dinilai menyimpan pelajaran agar praktik kekuasaan yang represif dan menutup ruang kritik tidak kembali terjadi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi momentum refleksi nasional mengenai pentingnya menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
“30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter ketika dibiarkan maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan,” ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa mekanisme kontrol dan mengabaikan kritik publik berpotensi melahirkan instabilitas politik serta menghambat perkembangan demokrasi.
Karena itu, Hasto menilai peristiwa Kudatuli harus terus diingat sebagai bagian dari perjalanan bangsa dalam memperkuat kehidupan demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan penyelesaian perbedaan melalui mekanisme konstitusional.
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan 30 tahun Kudatuli, DPP PDI Perjuangan dijadwalkan meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 2026.
Menurut Hasto, pembangunan monumen tersebut dimaksudkan sebagai simbol pengingat bahwa kekerasan dalam penyelesaian persoalan politik tidak boleh kembali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi,” katanya.
Ia berharap monumen tersebut dapat menjadi media edukasi sejarah bagi generasi muda sekaligus pengingat kolektif bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh melalui penghormatan terhadap hukum, hak asasi manusia, dan ruang dialog yang terbuka.
Peringatan tiga dekade Kudatuli, lanjut Hasto, diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi dan tidak mengulang praktik-praktik kekerasan politik yang pernah terjadi pada masa lalu.
Komentar