JurnalPatroliNews – Jakarta – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali mencuat dan kali ini dipercaya akan membawa keuntungan hukum bagi Roy Suryo dan rekan-rekannya.
Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, dalam podcast Madilog yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (14/6/2025).
Ahmad menyampaikan bahwa kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan perkara serupa yang sebelumnya menimpa Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur. Walau inti isu yang diangkat masih seputar keabsahan ijazah Jokowi, situasi politik dan perhatian publik di tahun 2025 menciptakan dinamika baru yang lebih menguntungkan bagi pihaknya.
“Yang terjadi sekarang adalah fakta yang patut kami syukuri. Masyarakat luas kini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap langkah hukum Roy Suryo dan tim,” ujarnya.
Menurut Ahmad, salah satu pembeda penting adalah latar belakang pendidikan para penggugat. Kali ini, pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Jokowi adalah para alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri kampus yang sama tempat Jokowi mengklaim dirinya pernah menempuh pendidikan S1.
“Bukan lagi orang luar yang bicara. Kini justru lulusan UGM sendiri yang mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut, dan mereka bukan sembarang orang ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifauzia—semuanya setidaknya berpendidikan pascasarjana,” jelas Ahmad.
Ia juga menyoroti bahwa sejak kasus serupa digulirkan pada 2022, tidak sekalipun pihak Presiden atau kuasa hukumnya menunjukkan fisik ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana yang diminta hakim.
“Waktu itu, selama enam bulan persidangan berlangsung, pihak jaksa yang diminta menghadirkan dokumen asli oleh majelis hakim, tidak pernah mampu menunjukkannya. Ini fakta hukum yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Ahmad menilai, apabila situasi ini terus berkembang seperti sekarang, posisi Jokowi bisa berada dalam tekanan. Ia bahkan menyebut bahwa potensi kemenangan di pihak Roy Suryo dan kawan-kawan semakin besar.
“Ini bukan sekadar harapan, tapi kemungkinan nyata yang sedang terjadi. Saya malah melihat ini bukan sebuah mimpi buruk bagi kami tapi bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi Pak Jokowi,” tandasnya.
Ia menutup dengan menyampaikan bahwa jika Presiden Jokowi tidak segera memberikan bukti nyata keaslian ijazahnya, situasi ini bisa berbalik menjadi krisis citra yang serius.
“Jika beliau tak sanggup menunjukkan keabsahan ijazah itu di hadapan publik, maka konsekuensinya bisa sangat berat,” pungkasnya.
Komentar