JurnalPatroliNews – Tangerang – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan normalisasi Kali Angke sebagai solusi banjir di Ciledug mendapat sambutan baik dari pengamat tata kota, Rino Wicaksono. Namun, ia menegaskan upaya tersebut harus dikawal oleh tim lintas kementerian dan daerah serta tidak boleh berhenti pada sekadar rencana.
“Jangan sampai lagi-lagi hanya berhenti di pendataan atau pembicaraan. Ini harus dilaksanakan dengan serius, melibatkan para ahli dari berbagai bidang seperti perencanaan kota, hidrologi, hingga teknik sipil. Harus dibentuk tim khusus lintas kementerian dan lintas daerah,” tegas Rino di Tangerang, Selasa.
Dosen Arsitektur dari Institut Teknologi Indonesia itu juga menyarankan agar pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP). Menurutnya, kanal dan sistem drainase bisa dikelola sebagai proyek yang bukan hanya memitigasi banjir, tapi juga memiliki nilai ekonomi seperti pariwisata atau pemberdayaan UMKM.
“Kalau hanya berharap dari APBN atau APBD, jelas tidak akan cukup. Tapi kalau kita desain kanal sebagai destinasi wisata atau jalur transportasi, investor akan tertarik, asalkan sistemnya transparan,” ujar Rino.
Rino mengingatkan normalisasi sungai tidak bisa dilakukan di satu kota saja. Pasalnya, banjir di Ciledug juga dipicu oleh limpasan dari kawasan hulu seperti Bogor, Depok, hingga wilayah di Jawa Barat. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antar wilayah yang selama ini menghambat pengelolaan banjir secara menyeluruh.
“Air tidak kenal batas administrasi. Kalau hulu tidak beres, Tangerang tetap kebanjiran. Jadi harus dikelola dari hulu ke hilir, termasuk menata bantaran sungai, memperbaiki sistem drainase, hingga pintu-pintu air,” jelasnya.
Ia juga mendorong adanya pemetaan wilayah terdampak, termasuk kontur dan kondisi tanah, agar solusi yang diambil berbasis data, bukan sekadar tebakan.
“Kita harus tahu titik-titik rawan genangan, tanah yang masih punya daya serap, jalur air alami. Tanpa data ini, bisa-bisa kita salah bangun infrastruktur,” imbuhnya.
Rino mengusulkan kanal yang dinormalisasi harus memiliki fungsi ganda sebagai long storage yang mampu menyimpan air dalam jumlah besar dengan pengaturan pintu air modern. Ia mencontohkan model pengelolaan kanal di Belanda, Jepang, dan Amerika yang bukan sekadar saluran air, tapi multifungsi.
“Kanal yang bisa dikendalikan kapan harus menampung air, kapan bisa jadi sarana transportasi atau tempat rekreasi, itu jauh lebih bermanfaat. Jangan sekadar buat saluran besar lalu ditinggal,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya pendekatan sosial dalam penanganan banjir. Warga harus dilibatkan dalam proses perencanaan, bukan hanya jadi korban kebijakan sepihak.
“Harus ada partisipasi warga. Seperti di Yogyakarta ada program 3M: Mundur, Munggah, Madep Kali, warga diajak menata kampungnya sendiri. Ini yang harus jadi model,” kata Rino.
Sebelumnya, Wapres Gibran meninjau langsung titik-titik banjir di Ciledug, Tangerang, dan meminta pemerintah daerah bersama pusat segera mengidentifikasi wilayah rawan banjir sepanjang Kali Angke. Ia juga menegaskan perlunya rapat teknis antar pemerintah pusat dan daerah untuk segera merumuskan langkah nyata dalam mengatasi banjir di kawasan tersebut.
