JurnalPatroliNews – BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil mengamankan anggaran negara hingga Rp308 triliun melalui kebijakan efisiensi belanja pada tahap awal pemerintahannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, Jumat (20/3/2026). Ia menilai langkah efisiensi tersebut penting untuk menutup celah pemborosan anggaran yang berpotensi berujung pada praktik korupsi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, kalau tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik.
Ia juga menyoroti tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di kisaran 6,5. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingkat efisiensi investasi nasional masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kawasan seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Tingginya ICOR, lanjut Prabowo, mencerminkan bahwa Indonesia membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar 230 miliar dolar AS, ia memperkirakan tingkat inefisiensi bisa mencapai sekitar 30 persen.
“Artinya sekitar 30 persen lebih tidak efisien dibanding negara lain. Kalau dihitung, bisa mencapai 75 miliar dolar AS yang tidak efisien,” katanya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan capaian efisiensi tersebut baru merupakan langkah awal. Ia menilai masih terdapat ruang besar untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Beberapa pos pengeluaran yang disorot antara lain kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor, hingga rapat dan seminar di luar kantor yang dinilai kerap tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah, kata Prabowo, akan terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan berorientasi pada kebutuhan rakyat guna memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata.
