JurnalPatroliNews – Jakarta – Rencana Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan mengemuka, setelah digaungkan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Namun, anggaran pembentukannya belum jelas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, belum bisa memastikan apakah dana untuk kementerian baru yang akan dipisahkan dari Kementerian PUPR ini tersedia pada 2025. Ia menjelaskan bahwa pembahasan anggaran untuk RAPBN 2025 masih dalam tahap diskusi dengan Komisi XI DPR.
“Itu nanti di Komisi XI nanti ya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di kawasan Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas belum memasukkan pembentukan Kementerian Perumahan atau Badan Penerimaan Negara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa meskipun Kementerian Perumahan belum tercantum dalam RKP, masih ada kemungkinan bahwa kementerian ini akan diwujudkan oleh Prabowo.
Pemerintah memang telah merencanakan pengembangan 10 kota besar serupa Jakarta atau Singapura untuk memperkuat sektor jasa dan mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
“Selain industrialisasi, kita harus fokus pada jasa yang kontribusinya signifikan di kota-kota besar. Jakarta, misalnya, maju berkat statusnya sebagai big city,” ungkap Scenaider di Gedung DPD RI.
Dengan pembentukan Kementerian Perumahan, diharapkan pembangunan dapat lebih fokus selama lima tahun pemerintahan Prabowo. Namun, Scenaider mengingatkan bahwa keputusan mengenai pembentukan kementerian baru sepenuhnya tergantung pada Prabowo, karena hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk kementerian atau lembaga baru.
“Strategi kabinet itu adalah bagian dari eksekusi presiden terpilih. Saat ini, pembahasan anggaran untuk kementerian baru belum pernah dilakukan secara formal,” ujar Scenaider.
Komentar