Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah, membentuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan secara terpisah.
“Pak Prabowo setuju untuk mendirikan kembali Kementerian Perumahan seperti sebelumnya,” kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Detikcom pada Minggu (1/9/2024).
Hashim menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Perumahan adalah bagian dari komitmen Prabowo-Gibran untuk meningkatkan sektor perumahan. Program ini mencakup pembangunan 3 juta unit rumah, terdiri dari 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. “Kami akan membangun 2 juta unit rumah di desa setiap tahun, dengan konstruksi dikerjakan oleh UMKM, koperasi, dan BUMDes. Perusahaan kontraktor besar tidak diperbolehkan terlibat!” tambahnya.
Hashim berharap langkah ini akan memacu pengembangan UMKM di daerah dan menciptakan kelas menengah baru, sebagai respons terhadap penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.
“Menurut pemerintah, jumlah kelas menengah Indonesia menurun sekitar 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin mengembalikan dan memperluas kelas menengah kita melalui UMKM dan BUMDes. Ini adalah target tahunan, 2 juta rumah di desa setiap tahun,” ujarnya.
Untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk PD Pasar Jaya di DKI Jakarta. “Kami akan memanfaatkan lahan negara untuk perumahan sosial dan rakyat, seperti pasar-pasar milik PD Pasar Jaya,” tuturnya.
Hashim juga menyebutkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) oleh Prabowo, yang diklaim juga telah disetujui. BPN akan fokus pada peningkatan penerimaan negara, bukan sekadar pembagian kursi.
“Badan baru ini, termasuk direktorat jenderal PNBP dan bea cukai, akan difokuskan pada peningkatan penerimaan negara,” tambah Hashim.
Komentar