Jurnalpatrolinews – Jakarta : Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mencermati seputar walk out-nya seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari ruang rapat paripurna saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Senin kemarin.
“Resiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji & tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp 700 juta per bulan. Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan,” kata Tsamara di akun Twitternya @TsamaraDKI, Selasa (15/12/2020).
Menurutnya, sejak awal fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta berjuang menjaga uang rakyat yaitu ari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. “Kami disini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” tegasnya.
Sejumlah warganet menanggapi beragam postingan Tsamara tersebut.
“karena PSI tidak bisa mereka jadikan “Partner in Crime” next kita PSI kan mayoritas kursi di DPRD DKI, insyaAllah amiin,” tulis @Wan_smile86.
“Baru kali ini saya respect dgn partai politik, setelah sekian lama mati rasa dgn yg namanya parpol,lanjutkan @psi_id,” tulis @Debiudon.
“Infonya fraksi anda sdh menyetujui dalam rapat, tapi menolaknya hanya di media,itu yg membuat walk out??” tulis @GoLputTrunGnung.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Dikutip dari kompas.com, aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin. Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.
Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan. (rri)
Komentar