JurnalPatroliNwes – Jakarta –Â Pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua kembali menjadi sorotan. Tim pemantau dari Lokataru Foundation mengungkap adanya dugaan praktik intimidasi yang menyasar para kepala kampung menjelang pelaksanaan PSU.
Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu malam, 6 Agustus 2025, Koordinator Pemantau Pilkada Papua dari Lokataru, Hasnu Ibrahim, menyatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan yang menunjukkan tekanan terhadap para kepala kampung di wilayah tertentu, khususnya di Kabupaten Supiori.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, sejumlah kepala kampung diduga mendapat tekanan dari kepala daerah agar mendukung pasangan calon tertentu dalam PSU,” ujar Hasnu.
Ia menambahkan, bentuk intimidasi itu bukan sekadar imbauan, melainkan disertai dengan ancaman serius. Salah satunya adalah ancaman pemeriksaan hukum terkait penggunaan dana desa, apabila kepala kampung enggan mengikuti arahan politik dari kepala daerah.
“Ancaman tersebut membuat posisi kepala kampung menjadi rentan, dan berpotensi mengganggu integritas pelaksanaan pemilu,” tambahnya.
Hasnu menegaskan, kepala daerah seharusnya bersikap netral dalam proses PSU ini, apalagi pelaksanaan ulang ini merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) akibat ditemukannya pelanggaran sebelumnya.
“Ketika kepala daerah malah terlibat aktif seperti tim sukses, itu mencederai prinsip dasar demokrasi. Tugas mereka adalah menjaga netralitas dan memastikan proses pemilu berjalan adil, bukan mengarahkan pilihan rakyat,” tegasnya.
Temuan ini menambah catatan penting terhadap proses demokrasi di Papua, yang semestinya berlangsung jujur dan bebas dari tekanan. Lokataru meminta aparat dan penyelenggara pemilu segera menyelidiki dan menindaklanjuti dugaan tersebut demi menjamin keadilan elektoral.
