“Jenderal Andika hanya merubah Aturan yang sudah tertulis di Instansinya, dan Ia tau Aturan itu melanggar Perundang-undangan. Ia tetap Konsisten kok menjalankan isi dari TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966, dan sampai saat ini TNI adalah Institusi yang memiliki Kredibilitas tinggi dan dipercaya Masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, mengapresiasi sikap tegas Panglima TNI, karena dengan membatasi keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI, sangat tidak sesuai dengan aturan Hukum dan Konstitusi. Dengan jelas, Konstitusi mengatakan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan Diskriminatif dengan alasan yang tidak berdasarkan Hukum.
Komentar