JurnalPatroliNews | Pyongyang – Korea Utara mengubah ketentuan resmi proporsi bendera nasional untuk pertama kalinya sejak negara itu berdiri pada 1948. Perubahan tersebut bukan sekadar penyesuaian tampilan simbol negara, tetapi juga dinilai mencerminkan langkah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam mempertegas identitas nasional dan doktrin politik “dua negara yang bermusuhan” dengan Korea Selatan.
Berdasarkan Pasal 166 konstitusi yang dipublikasikan melalui situs Naenara pada 13 November 2026, rasio tinggi dan lebar bendera Korea Utara kini ditetapkan menjadi 1:1,65. Ketentuan itu menggantikan rasio sebelumnya, yakni 1:2.
Dengan aturan baru tersebut, bendera Korea Utara menjadi lebih pendek secara horizontal. Namun, perubahan hanya menyangkut proporsi. Desain utama bendera tetap dipertahankan, terdiri atas bidang merah di bagian tengah, garis putih dan biru, serta bintang merah berujung lima di dalam lingkaran putih.
Perubahan ini menjadi penyesuaian pertama terhadap proporsi resmi bendera sejak berdirinya rezim Korea Utara pada 1948. Ketentuan tersebut tercantum dalam konstitusi yang dipublikasikan kembali oleh pemerintah Pyongyang melalui Naenara, media daring yang ditujukan antara lain untuk audiens internasional.
Dalam keterangan mengenai simbol nasionalnya, pemerintah Korea Utara menjelaskan bahwa bidang merah melambangkan darah para pejuang revolusi yang berjuang melawan penjajahan Jepang. Sementara itu, unsur putih dikaitkan dengan kesetiaan rakyat kepada Partai Pekerja Korea dan pemimpin negara.
Adapun garis biru merepresentasikan kemerdekaan dari imperialisme, perdamaian dunia, persahabatan, serta kedaulatan nasional.
Simbol negara dan perubahan arah politik
Penyesuaian proporsi bendera tersebut berlangsung di tengah perubahan kebijakan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Pyongyang semakin menegaskan bahwa kedua negara merupakan entitas politik yang terpisah dan bermusuhan, bukan satu bangsa yang memiliki agenda penyatuan kembali.
Arah kebijakan itu terlihat dalam revisi konstitusi Korea Utara pada 2026. Dokumen yang dipublikasikan menunjukkan penghapusan sejumlah ketentuan dan rujukan mengenai reunifikasi, termasuk gagasan penyatuan nasional yang sebelumnya menjadi bagian dari narasi resmi negara tersebut.
Konstitusi yang direvisi juga memuat ketentuan mengenai wilayah Korea Utara, yang berbatasan dengan China dan Rusia di bagian utara serta Korea Selatan di bagian selatan. Perubahan tersebut memperlihatkan penegasan batas identitas kenegaraan Korea Utara sebagai negara tersendiri.
Langkah serupa sebelumnya terlihat dalam perubahan lirik lagu kebangsaan pada 2024. Istilah samcholli, yang secara tradisional merujuk pada wilayah Semenanjung Korea secara keseluruhan, diganti dengan istilah i sesang yang berarti “dunia ini”.
Istilah samcholli selama ini memiliki makna simbolis yang melampaui ukuran geografis. Kata tersebut menggambarkan tanah air bangsa Korea, termasuk wilayah yang kini terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Penggantian istilah itu kemudian dipandang sebagai bagian dari perubahan cara Pyongyang membangun narasi kebangsaan.
Dengan demikian, perubahan pada bendera nasional tidak berdiri sendiri. Penyesuaian simbol, perubahan lirik lagu kebangsaan, serta penghapusan ketentuan reunifikasi dari konstitusi memperlihatkan arah kebijakan yang semakin menekankan identitas Korea Utara sebagai negara terpisah.
Kim Jong Un membangun identitas politik sendiri
Profesor Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul, menilai perubahan proporsi bendera tersebut memiliki makna politik. Menurutnya, keputusan mempertahankan desain dasar sekaligus mengubah ukuran resmi bendera menunjukkan upaya pemerintah Korea Utara menjaga kesinambungan simbol warisan pemimpin terdahulu, sembari membangun identitas tersendiri pada era Kim Jong Un.
“Mengubah proporsi bendera dengan tetap mempertahankan desain dasarnya merupakan upaya menjaga warisan para pemimpin sebelumnya sekaligus menanamkan identitas nasional tersendiri yang terkait dengan era Kim Jong Un,” kata Lim, sebagaimana dikutip The Straits Times.
Lim juga menilai perubahan itu berkaitan dengan pelembagaan doktrin “dua negara yang bermusuhan”. Kebijakan tersebut tidak hanya diperkuat melalui aturan konstitusional, tetapi juga melalui simbol-simbol nasional yang menjadi representasi identitas negara.
Perubahan rasio bendera memang tidak menghapus simbol-simbol historis Korea Utara. Warna merah, putih, biru, dan bintang merah tetap dipertahankan. Namun, penyesuaian ketentuan resminya memperlihatkan bagaimana simbol negara dapat digunakan untuk menegaskan arah politik dan identitas suatu pemerintahan.
Di tengah memburuknya hubungan antar-Korea, langkah Kim Jong Un tersebut menjadi bagian dari rangkaian perubahan yang mempertegas jarak politik Pyongyang dari gagasan persatuan Semenanjung Korea.
Bendera tetap sama dalam desain, tetapi pesan politik yang mengiringinya semakin menegaskan posisi Korea Utara sebagai negara yang berdiri terpisah dari Korea Selatan.
Komentar