JurnalPatroliNews, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyebut KSP Moeldoko mengatakan ada restu ‘Pak Lurah’ terkait pengambilalihan PD. Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, meminta Andi tidak melemparkan gosip, apalagi terkait masalah internal partai.
“Semoga sahabat saya tersebut sepaham bahwa saat ini bukan waktunya untuk bergosip-ria di ruang publik, apalagi jika hanya terkait masalah internal partai politiknya sendiri,” kata Plate, ketika dihubungi, Kamis (4/2/2021).
Plate menegaskan pemerintah, baik pusat maupun daerah, saat ini fokus mengurusi masalah pandemi, baik pengendalian COVID maupun pemulihan ekonomi nasional.
“Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf bersama seluruh anggota kabinet serta pemda sedang fokus mengurus negara dan masyarakat khususnya dalam menangani pandeni COVID-19 dan mengatasi tekanan ekonomi agar dapat segera keluar dari kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Pandemi juga terjadi di seluruh dunia. Seharusnya, kata Plate, seluruh elemen bangsa bergotong royong bersatu mengatasi pandemi ini.
“Banyak bangsa dan negara di dunia saat ini mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa yang dikenal dengan istilah kontraksi ekonomi. Seharusnya di saat seperti ini seluruh komponen bangsa justru perlu bahu membahu bergandengan tangan untuk menjaga bangsa dan rakyat,” tuturnya.
Soal restu Pak Lurah itu sebelumnya disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Dia awalnya mengungkap isi pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat.
Berdasarkan laporan kader, kata Andi, dalam pertemuan itu, Moeldoko berbicara terkait rencana pengambilalihan PD melalui kongres luar biasa (KLB).
“Ya yang kita dapat laporan dari kader-kader, yang bertemu dengan Pak Moeldoko yang sudah kita bikin berita acaranya, bahwa beliau bertemu itu, ya kader-kader kita kaget karena tiba-tiba ada Pak Moeldoko, lalu di situ berbicara KLB, rencana beliau untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui kongres luar biasa,” kata Andi kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Menurut Andi, Moeldoko bahkan mengatakan telah mendapat restu dari Pak Lurah, termasuk sejumlah menteri, salah satunya Menkum HAM Yasonna Laoly.
“Dan kemudian katanya juga sudah direstui oleh Pak Lurah serta menteri lainnya, termasuk Menkum HAM,” ujarnya.
(dtk)
Komentar