Kades Sukoharjo Meninggal Usai Cekcok, Warga Geruduk DPRD Pati dan Tuntut Anggota Dewan Dipecat

JurnalPatroliNews | Pati – Suasana Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas setelah puluhan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, mendatangi kantor wakil rakyat tersebut, Kamis (19/11/2026).

Mereka menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati mengusut dugaan intimidasi terhadap Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo, yang meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan seorang anggota dewan berinisial M.

Kedatangan warga yang didampingi Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) itu bertujuan meminta pertanggungjawaban etik atas peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat setempat.

Warga mulai mendatangi gedung DPRD sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian diterima Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, serta Ketua BK DPRD Pati Kamari untuk mengikuti audiensi.

Namun, pertemuan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan warga. Mereka mempersoalkan tidak hadirnya anggota DPRD berinisial M, yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan menjadi sorotan dalam peristiwa sebelum Suparjo meninggal dunia.

Warga menilai kehadiran M diperlukan agar persoalan dapat diklarifikasi secara langsung dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

“Kami tidak puas karena tidak menghadirkan oknum pelaku dari Partai Demokrat berinisial M. (Saat ditanya oknum di mana?) Tidak ada jawaban tadi,” keluh perwakilan warga, Narjito.

Warga Desak BK DPRD Pati Jatuhkan Sanksi Pemecatan

Dalam audiensi tersebut, warga meminta BK DPRD Pati tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.

Mereka juga mendesak agar kematian Suparjo diusut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Warga menilai peristiwa cekcok sebelum meninggalnya kepala desa tersebut harus mendapatkan perhatian serius, baik dari lembaga legislatif maupun aparat kepolisian.

“Usut tuntas kematian almarhum Bapak Suparjo sesuai prosedur hukum yang berlaku di DPRD Pati. Tuntutannya dipecat. Harus dipecat, dan juga ditahan kantor kepolisian,” tegas Narjito.

Tuntutan pemberhentian itu mencerminkan kuatnya kekecewaan warga terhadap dugaan tindakan yang mereka kaitkan dengan peristiwa sebelum Suparjo meninggal dunia.

Meski demikian, dugaan intimidasi dan hubungan sebab-akibat antara cekcok dengan meninggalnya Suparjo tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang. Penilaian etik DPRD dan penentuan tanggung jawab pidana merupakan dua proses berbeda yang harus berjalan sesuai kewenangannya masing-masing.

Narjito menegaskan, masyarakat Desa Sukoharjo tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti tanpa kejelasan. Warga berencana terus mengawal pemeriksaan di BK DPRD Pati sekaligus mengikuti perkembangan penanganan perkara di kepolisian.

Bahkan, mereka menyampaikan ancaman akan mengerahkan massa lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut sebagaimana diharapkan.

“Kalau tidak dipenuhi kita akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi. Intinya kita mengawal,” ujar Narjito.

BK DPRD Pati Mulai Dalami Aduan Masyarakat

Di sisi lain, pimpinan DPRD Pati menyatakan siap menindaklanjuti pengaduan warga melalui mekanisme kelembagaan. Wakil Ketua II DPRD Pati Bambang Susilo memastikan Badan Kehormatan akan mulai bekerja untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota dewan.

Menurut Bambang, DPRD memiliki aturan kode etik yang menjadi dasar untuk memeriksa perilaku anggota dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai wakil rakyat.

“Jadi mulai hari ini BK insyaallah akan bekerja. Prosesnya ada di kode etik kami. Kami sudah punya aturan yang namanya kode etik DPRD,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, anggota DPRD yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan. Jenis sanksi tersebut dapat berkisar dari kategori ringan hingga berat, termasuk pemberhentian.

Namun, Bambang belum dapat memastikan kapan proses pemeriksaan akan menghasilkan keputusan. Menurutnya, mekanisme etik DPRD harus berjalan sesuai aturan internal dan tidak boleh mencampuri kewenangan kepolisian dalam menangani perkara hukum.

“Sanksi terberat itu bisa sampai ke pemberhentian tergantung nanti prosesnya seperti apa. Kami tidak bisa mencampuri di Polres, kami hanya proses etik,” pungkasnya.

Publik Menunggu Kejelasan Penanganan Perkara

Peristiwa meninggalnya Suparjo setelah cekcok dengan anggota DPRD Pati berinisial M kini menjadi perhatian warga Desa Sukoharjo. Selain menuntut pemeriksaan etik terhadap anggota dewan yang disorot, masyarakat juga menunggu penjelasan mengenai kronologi kejadian dan hasil penanganan aparat kepolisian.

Dua jalur penanganan tersebut memiliki fungsi berbeda. BK DPRD bertugas menilai dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, sedangkan kepolisian berwenang menyelidiki ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Karena itu, transparansi pemeriksaan, keterangan para pihak, serta hasil penyelidikan menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

Warga berharap proses yang berjalan tidak sekadar menjadi respons terhadap tekanan massa, melainkan menghasilkan kejelasan dan pertanggungjawaban berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.

Di tengah tuntutan pemecatan yang disuarakan masyarakat, keputusan terhadap anggota DPRD yang dilaporkan tetap harus menunggu hasil pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, penyebab meninggalnya Suparjo dan dugaan keterkaitannya dengan cekcok tersebut perlu dipastikan melalui proses hukum yang objektif.

Komentar