Jokowi pun mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memikirkan bahwa PT Freeport Indonesia dimiliki Amerika Serikat. Pasalnya, sejak 2018 lalu, Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. MIND ID telah mengakuisisi 41,87% saham Freeport McMoran (FCX) di PTFI pada 2018 lalu senilai US$ 3,85 miliar. Dengan demikian, RI telah menguasai 51,23% saham PTFI dari sebelumnya hanya 9,36%. “Freeport sudah mayoritas milik kita. Jangan terbayang-bayang lagi Freeport masih milik Amerika, sudah mayoritas kita miliki,” tegasnya.
Jokowi pun menjelaskan mengapa pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit pada tahun ini. Dia beralasan, nilai tambah bauksit belum dirasakan negeri ini. Indonesia merupakan eksportir bauksit terbesar ke-3 dunia, namun sayangnya untuk ekspor produk jadi yakni aluminium hanya berada di posisi ke-33 dunia. Kondisi ini menurutnya berbanding terbalik dibandingkan China. Dia menyebut, ekspor bauksit China terbesar no.18 dunia, namun ekspor panel surya China merupakan terbesar no.1 di dunia. Padahal, lanjutnya, sumber bahan baku bauksitnya juga berasal dari Indonesia. “Bauksit kenapa kita harus setop? saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit itu kita nomor 3 di dunia, mentahan yang kita ekspor. Tapi ekspor alumunium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3, barang setengah jadi, kok barang jadinya di 33,” tuturnya.
Begitu juga dengan timah, dia menyebut Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar ke-2 dunia dan eksportir terbesar no.1 timah di dunia. Adapun negara pengimpor timah terbesar di dunia yaitu China. Padahal, lanjutnya, jika timah ini diolah lagi di dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa mencapai 69 kali lipat. “Kenapa gak kita buat? Kenapa kita ekspor? dan yang dapat negara lain lagi. Hati-hati kita harus konsisten. Meskipun ini diulang lagi, digugat lagi, gak apa-apa. Jangan luntur,” imbaunya.
Oleh karena itu, dia pun menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak takut digugat oleh negara lain. Pemerintah akan menyiapkan pengacara terbaik bila nantinya kembali digugat internasional, seperti halnya Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2020 lalu. “Waktu nikel digugat takut. Kok pada takut? Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kalah kita. Terus kalau kalah gimana? Ya terus aja hilirisasi. Banding. Gak tau menang atau kalah, banding. Jangan luntur. Kalau luntur, jangan berharap kita jadi negara maju,” tegasnya. Sebelumnya, Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin, Djoko Widajatno mengungkapkan, beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah Indonesia.
Menurut Djoko, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. “Sekarang kejadiannya juga berulang lagi di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan,” kata dia dalam acara Closing Bell, dikutip Rabu (21/12/2022). Djoko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. “Jadi negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama,” kata dia.
Komentar