Sebagai Menteri Keuangan, posisinya memang unik: bukan sekadar bendahara, tetapi juga penahan guncangan politik. Dalam literatur klasik ia disebut guardian of the purse, penjaga dompet negara. Namun di Indonesia, peran itu bergeser menjadi “kasir serba ada” yang harus memenuhi kebutuhan Presiden, partai, bahkan investor global.
Sri Mulyani dikenal hati-hati, prudent, teknokrat sejati. Tetapi justru keteguhannya pada prinsip itu menyeretnya ke jurang. Ia harus menjelaskan utang negara yang menembus Rp8.300 triliun, sambil mencari dana untuk program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis. Ia menaikkan cukai rokok demi alasan kesehatan, tetapi ribuan buruh rokok di Kediri dan Kudus kehilangan pekerjaan. Di mata rakyat marah, mudah menunjuk satu nama: “Itu dia, Menteri Keuangan!”
Masalah terbesar Sri Mulyani bukan sekadar angka, melainkan kesetiaannya pada kursi kekuasaan. Ia bisa bekerja dengan SBY, Jokowi, hingga Prabowo, tanpa membawa gerbong partai politik. Modalnya hanya satu: kepercayaan pasar. Namun sejarah Indonesia membuktikan, pasar tidak bisa melindungi rumahmu dari amukan massa.
Apakah kebijakannya benar-benar memberatkan rakyat kecil? Dari sisi data, jawabannya iya. Pajak dan cukai menambah biaya hidup. Transfer daerah yang berkurang memaksa pemerintah lokal menaikkan PBB atau memangkas layanan publik. Dari perspektif Weberian, ia terjebak dalam “politik sebagai profesi” tanpa cukup keberanian menolak ambisi bosnya. Ia menjaga laporan keuangan tetap rapi, tapi lupa bahwa politik lebih dari sekadar angka ia menyangkut manusia yang terdampak langsung.
Pada akhirnya, Sri Mulyani jatuh bukan karena ia lemah, melainkan karena terlalu steril, terlalu rasional, dan terlalu teknokrat. Ia lupa bahwa dalam politik, logika bukan mata uang utama. Yang lebih penting justru basis massa, jaringan, dan kemampuan bermain dalam lumpur kekuasaan.
Maka lahirlah ironi terakhir: Sri Mulyani berhasil menjaga reputasi Indonesia di mata pasar global, tetapi gagal menjaga reputasinya di mata rakyat sendiri. Ia seperti kasir warung yang terus memberi hutang agar dagangan tetap laku, meski tahu uang itu takkan kembali. Sampai akhirnya, warung itu dijarah, dan ia ditinggalkan sendirian.
Kini tongkat estafet beralih ke Purbaya Yudhi Sadewa. Baru sehari menjabat, ia sudah berjanji ekonomi Indonesia akan melesat 6–7 persen janji yang terdengar seperti iklan mie instan: cepat, tapi kualitasnya belum tentu. Beberapa jam berselang, mahasiswa sudah turun ke jalan menolak. Pertanyaannya, setelah Sri Mulyani, akankah Purbaya menjadi tumbal berikutnya? Atau justru rakyat yang perlahan dipaksa menjadi “bendahara negara” dengan membayar pungutan resmi yang kian kreatif?
Di negeri ini, pintar saja tak cukup. Jujur pun tak menjamin selamat. Yang lebih penting adalah dukungan politik, pasukan setia, dan kadang keberanian pura-pura bodoh. Sri Mulyani tak punya itu semua. Ia keluar dari panggung dengan meninggalkan satu ironi besar: seorang teknokrat yang dihormati pasar internasional, tetapi ditinggalkan rakyatnya sendiri.
