Seperti, Permentan yang cukup berliku untuk mendapatkan Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dia menganggap aturan yang ada saat ini sangat merugikan petani sawit terkait persyaratan 30 persen dana petani harus ada jika ingin mengajukan Alat Mesin Pengolahan Pertanian.
Kedua adalah masalah harga TBS. Ia berujar permasalahan tata niaga terus menerus dibiarkan. Seperti Permentan Nomor 1 Tahun 2018, petani sawit berharap dilakukan revisi untuk memperkuat tata niaga TBS.
Ketiga adalah soal Hilirisasi TBS Petani. Apkasindo berharap kebijakan ini dipercepat sesuai instruksi Jokowi. Menurut dia, seharusnya petani sawit diberi dukungan penuh dan perlindungan.
Tetapi sudah 3,5 tahun berlalu belum ada satupun pabrik kelapa sawit atau pabrik sejenis seperti PAMIGO. Padahal, kata dia, dananya bukan APBN tapi berasal dari dana sawit BPDPKS.
Apkasindo pun berharap Amran sebagai Menteri Pertanian yang baru lebih berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah petani sawit ini.
“Beliau sudah pernah jadi Mentan, tentu tidak perlu belajar dari nol,” kata dia.
Komentar