JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 telah mencatat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji yang dijalankan Kementerian Agama tahun ini. Menurut Dasco, berbagai temuan itu harus segera ditindaklanjuti guna memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Berdasarkan laporan Komisi VIII dan hasil kunjungan kerja Timwas, yang juga terdiri dari pimpinan DPR, memang ada beberapa poin penting yang memerlukan perhatian segera,” jelas Dasco di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Ia menambahkan, temuan-temuan tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi menyongsong pengalihan tanggung jawab pelaksanaan haji kepada Badan Penyelenggara Haji yang akan mulai aktif pada tahun 2026.
“Langkah ini demi menyempurnakan kebijakan dan tata kelola haji ke depan,” lanjut Dasco.
Sebelumnya, Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan haji tahun ini. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (24/7/2025).
“Timwas akan menindaklanjuti temuan dengan merekomendasikan pembentukan Pansus Haji 2025, karena evaluasi ini membutuhkan kerja sama lintas komisi,” ujar Cucun.
Timwas menilai banyak aspek penyelenggaraan haji tahun ini belum berjalan sesuai regulasi. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain kebijakan pemerintah yang tidak sesuai peraturan, layanan yang tidak memenuhi kesepakatan, serta belum terpenuhinya hak-hak jemaah sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 2019.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Timwas juga menyarankan agar jemaah yang menerima layanan di bawah standar diberikan kompensasi oleh pihak penyedia. Cucun menegaskan, kompensasi ini merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap hak jemaah haji.
