JurnalPatroliNews – Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan akan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, terutama bagi pengusaha dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Langkah ini diharapkan memberi kesempatan bagi generasi muda Papua untuk tumbuh mandiri dan berdaya.
“Pembangunan ini memang ditujukan untuk pengusaha OAP, agar anak-anak Papua bisa berkembang melalui pemberdayaan yang nyata,” ujar Ribka usai memimpin Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (13/8/2025).
Ia menjelaskan, proses pembangunan akan mengikuti prosedur resmi, mulai dari kelengkapan dokumen hingga persyaratan lelang sesuai aturan. Sementara itu, berbagai kendala teknis di lapangan telah dipetakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui survei langsung dan inventarisasi kondisi di tiap daerah.
“Setiap kabupaten memiliki karakteristik dan masalahnya sendiri. Itu sudah kami data, lalu disiapkan strategi penanganannya,” jelasnya.
Ribka juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan akses listrik. Ia mendorong keterlibatan program lintas kementerian—mulai dari bantuan sosial, pertanian, hingga perikanan—agar tercipta lingkungan hunian yang sehat dan produktif.
“Arahan Presiden jelas, kita membangun dari daerah 3T, dimulai dari desa. Kalau rumah di desa sudah layak, koperasi dan program lain akan mudah masuk,” tambahnya.
Program ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi proyek percontohan di Papua. Ribka menegaskan, tidak boleh ada pungutan liar terhadap warga, karena tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan, bukan kepentingan politik.
“Kalau pilot project di Papua Pegunungan berhasil, wilayah Papua lainnya akan segera menyusul. Ini adalah quick win Presiden, jadi harus dikerjakan cepat dan terorganisir, dengan dukungan tim yang kuat,” tegasnya.
