JurnalPatroliNews – Tanjung Selor – Warga desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara). Menggelar unjuk rasa di bawah tower Base Transceiver Station atau BTS di daerah Long Nawang, Kamis 10 Agustus 2023.
Aksi damai itu Sebagai ekspresi kekecewaan dan kekesalan masyarakat Apau Kayan pada jaringan Telkom atau 𝖳elkomsel yang sudah bertahun tahun tidak dapat dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia itu.
ketua Komunitas Nusantara dan Organisasi Ganjarian Spartan, Ellen Frani mengatakan, jaringan 4G di Kayan Hulu sempat aktif namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak berfungsi. Apalagi di desa Long Nawang saat ini sedang dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan anggaran yang cukup fantastis dan diperkirakan akan selesai akhir Oktober 2023.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini secara lisan dan tertulis tapi belum ada tanggapan atau solusi apa pun dari Pemerintah,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Ellen, menyulitkan warga perbatasan berkomunikasi atau mengetahui kondisi sanak saudara serta anak-anak yang menuntut ilmu dan tinggal di ibu kota Kabupaten maupun luar Provinsi Kaltara, seperti Kota Samarinda (Kaltim) yang seda𝗇g menuntut ilmu.
“Padahal ini sarana komunikasi yang paling efektif. Sebab, untuk mengu𝗇𝗃ungi mereka sangat sulit apalagi sarana transportasi udara harus antri jauh-jauh hari sebelumnya untuk mendapatkan tiket pesawat perintis, untuk lewat darat pun butuh waktu lama atau berhari-hari. Biayanya pun cukup mahal. Untuk ke Samarinda melalui darat paling cepat memakan waktu 3 (tiga) hari, bahkan terkadang sampai seminggu jika musim hujan karena jalan sudah tidak layak,” ujarnya.
Ellen menjelaskan, di Kecamatan Kayan Hulu ada dijual voucher wifi dengan harga Rp 25.000 per jam, dan untuk paket bulanan dengan kapasitas 1 GB dengan harga Rp 80.000, itup𝗎n hanya bisa digunakan di sekitar tempat dimana voucer tersebut dibeli.
“Warga mereka harus keluar rumah untuk berkomunikasi, Kondisi seperti ini tentunya sangat berat bagi mereka,” jelasnya.
Pihaknya mempertanyakan keseriusan pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, melaksanakan Nawa cita yang ke 3 (tiga) yakni membangun dari pinggiran dengan program Desa Berdering dan BBM satu harga yang sempat berjalan.
“Sekarang program itu mandek entah kenapa. Pada dasarnya mereka masih bisa menerima kondisi berat ini, asalkan sarana komunikasi (Jaringan 4G) lancar, sehingga mereka masih bisa memonitor keluarga nya yang ada di luar daerah,” bebernya.
Sebelumnya seorang warga perbatasan bernama Rum Tingai membuat surat terbuka ditujukan kepada
Presiden RI, Menteri Komunikasi dan Informasi, Direktur Utama PT Pertamina.
Komentar