JAM-Pidum Setujui 12 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan ‘RJ’

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 12 (dua belas) permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (23/4/24).

Adapun, lebih lanjut Ketut memaparkan, bahwa pengajuan 12 nama – nama pemohon penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yang disetujui oleh (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana adalah sebagai berikut:

Tersangka Sutrisno bin Rakimin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Malik Ilyas alias Ilyas bin Slamet Sariman dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Riadi Hidayatulloh alias Ucil bin Rohim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Bagas Raldhiansyah Putra alias Bagas dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Rustam Nur Hidayat bin (Alm.) Alimin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Sarina Rulita dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Achmad Andri Kurniawan bin Sucipto dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Angga Kusumahadi bin Rohadi dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka I Rachmad bin Marha dan Tersangka II Jamilah binti Paimin dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Komentar