“Ini tidak ada hubungannya dengan unsur politik dan semacamnya, ini murni unsur pidana, jadi tidak ada kaitannya dengan politik,” ungkap dia.
Pada kasus tesebut, kuasa hukum korban melaporkan terduga pelaku dengan pasal 6B pasal 6C, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.
“Pada waktu kami membuat laporan ke Polda Metro Jaya, kamu hanya meminta pasal tersebut, tetapi oleh pihak SPKT yang menerima ditambahkan lagi satu Pasal yaitu Pasal 15 huruf C yang inti isinya adalah ditambahkan sepertiga hukumnya dari pasal 6B dan 6C tersebut karena ada hubungan antara atasan dan bawahan,” beber.
Sekedar diketahui bahwa kasus tersebut terjadi pada Januari 2023 lalu dan belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Korban bersama kuasa hukumnya baru melaporkan kejadian tersebut pada November 2024 terjeda waktu sangat lama.
Korban berinisial IL (53) merupakan seorang perempuan yang menjadi pengurus salah satu partai bersama terduga pelaku berinisial S. Antara korban dan pelaku merupakan sama-sama pengurus di partai tersebut.
Kronologis kejadian, pelaku meminta korban untuk menyewa kamar di sebuah hotel di bilangan Kalimalang Bekasi Selatan, untuk keperluan kegiatan partai. Korban lalu menyewa kamar dan uang diganti oleh terduga pelaku S.
Setelah menyewa kamar, pelaku datang ke kamar yang disewa korban dan sempat terlibat perbincangan di kamar tersebut antara korban dan terduga pelaku.
Komentar