JurnalPatroliNews – Jakarta,- Masa pendaftaran Pilkada Serentak 2024 semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran terkait kekuatan-kekuatan politik yang bermain di balik layar. Kekuasaan yang saling menekan dan intimidasi semakin terlihat dalam upaya memuluskan kepentingan golongan tertentu. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar bagi demokrasi Indonesia.
Ternyata terungkap Jakarta, sebagai eks ibu kota dan barometer politik Indonesia, menjadi fokus perhatian dalam Pilkada Serentak 2024. Kota ini, yang mencerminkan keragaman suku, agama, dan adat istiadat, kini kembali menjadi panggung utama dalam pertarungan politik yang semakin memanas.
“Senin kemarin sore, sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak, secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil dan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jakarta untuk masa jabatan 2024-2029,” kata pengamat politik Samuel F. Silaen kepada JurnalPatroliNews, Selasa (20/8/2024).
Sementara itu, dalam perkembangan politik di Banten, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang untuk tidak mengusung Airin Rachmi Diany, mantan Wali Kota Tangerang Selatan dan pengurus DPP Partai Golkar, sebagai bakal calon gubernur dalam Pilgub Banten 2024. Menurutnya, Airin nyaris terganjal oleh masalah internal partai.
Silaen juga menyoroti adanya indikasi kuat tentang keberadaan ‘invisible man’ atau kekuatan besar di balik layar yang mengarahkan peta perpolitikan Indonesia menjadi anti-demokrasi. Fenomena ini, menurutnya, terlihat jelas di Jakarta, namun menjadi pertanyaan besar bagaimana kondisi di daerah yang jauh dari pantauan media.
Selain itu, Silaen juga mengkritik adanya dinasti politik yang merusak tatanan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Lebih mengerikan lagi, menurutnya, adalah upaya membunuh kebenaran dan keadilan, terutama dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara serta penjualan aset negara kepada investor asing.
Komentar