JurnalPatroliNews – Jakarta – Sambungan internet dan telekomunikasi di Sudan dilaporkan telah diinterupsi setelah kelompok pro-demokrasi mengumumkan rencana dua hari pembangkangan sipil sebagai protes atas kudeta militer.
Pada Minggu (7/11), aktivis-aktivis pro-demokrasi mengajak warga Sudan untuk turun ke jalan, menolak aksi kudeta yang dilakukan oleh militer pada bulan lalu, termasuk upaya pembagian kekuasaan dengan militer.
Aksi protes besar-besaran itu diinisiasi oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA), yang juga memimpin demonstrasi dalam pemberontakan rakyat yang berhasil menggulingkan Omar Al Bashir pada 2019.
Dari laporan Reuters, aksi protes yang dimulai pada Minggu itu juga berisi seruan untuk diakhirinya keadaan darurat yang diberlakukan militer.
Pada tengah malam, Komandan Pasukan Pendukung Cepat, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang dikenal sebagai Hemedti membuat sebuah pidato yang disiarkan di Facebook.
“Langkah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan datang untuk memperbaiki jalan revolusi rakyat, dan menjaga keamanan dan stabilitas negara,” ujarnya, merujuk pada pemimpin tertinggi militer yang menggawangi kudeta.
Di negara bagian Khartoum, serikat guru yang melakukan aksi duduk di gedung Kementerian Pendidikan dibubarkan denagn gas air mata, sementara 87 orang di antaranya ditangkap.
Di beberapa daerah di Khartoum timur, di seberang sungai di daerah Ombada, Omdurman, polisi juga menggunakan gas air mata untuk membubarkan protes.
Di satu jalan utama Khartoum, pasukan keamanan dengan pakaian sipil terlihat di samping polisi.
Aksi protes juga terjadi di kota Medani, Nyala dan Atbara.
Komentar