JurnalPatroliNews – Jakarta – Gelombang protes di Sudan terus berlanjut seiring dengan penolakan para aktivis terhadap inisiatif berbagi kekuasaan dengan militer.
Inisiatif itu muncul setelah kudeta yang dilakukan oleh militer pada bulan lalu, seperti dilaporkan Al Jazeera.
Asosiasi Profesional Sudan (SPA) yang mempelopori pemberontakan hingga penggulingan Omar Al Bashir pada 2019, menyebut inisiatif berbagi kekuasaan hanya akan memperburuk situasi krisis negara.
Pada Sabtu (6/11), SPA telah meminta warga sipil untuk mendirikan barikade di lingkungan dan di jalan-jalan utama untuk mendorong orang, dan juga mengurangi jumlah orang yang akan pergi bekerja pada awal pekan depan.
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi telah menggelar demonstrasi besar-besaran untuk mengecam kudeta, yang menggelincirkan jalan rapuh negara itu menuju demokrasi dan disambut dengan kecaman internasional.
Awal pekan ini, Dutabesar Sudan untuk Amerika Serikat (AS), Nureldin Satti mengatakan kudeta tidak dapat melanjutkan mobilisasi yang telah kita lihat dan yang akan kita lihat dalam beberapa hari dan minggu ke depan.
Militer Sudan merebut kekuasaan pada 25 Oktober, membubarkan pemerintahan transisi dan menangkap puluhan pejabat pemerintah dan politisi.
Sejak kudeta, masyarakat internasional telah mempercepat upaya mediasi untuk menemukan jalan keluar dari krisis, yang mengancam akan semakin mengacaukan kawasan Tanduk Afrika yang sudah bergolak.
Komentar