JurnalPatroliNews – Jakarta – Amerika Serikat dikabarkan menetapkan tenggat waktu hingga Juni 2026 bagi Rusia dan Ukraina untuk mencapai kesepakatan damai sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir empat tahun. Informasi tersebut disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan resminya kepada media, Minggu, 8 Februari 2026.
Menurut Zelensky, Washington mendorong agar proses perundingan damai dapat diselesaikan sebelum memasuki awal musim panas tahun depan. Amerika Serikat disebut ingin ada kejelasan tahapan dan jadwal dalam setiap langkah menuju penghentian perang.
Zelensky menyebut, jika target tersebut tidak tercapai, AS membuka peluang untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap kedua pihak yang berkonflik.
“Mereka menyampaikan keinginan agar seluruh proses diarahkan untuk selesai pada bulan Juni, dengan kerangka waktu yang jelas dan terukur untuk setiap tahapan penyelesaian konflik,” kata Zelensky.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Amerika Serikat juga mengusulkan digelarnya kembali perundingan trilateral yang melibatkan Rusia, Ukraina, dan AS. Putaran pembicaraan lanjutan itu direncanakan berlangsung pekan depan di wilayah Amerika Serikat, dengan Miami disebut sebagai salah satu lokasi yang dipertimbangkan.
Namun, di tengah dorongan diplomasi, situasi keamanan di lapangan justru menunjukkan eskalasi. Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan mengerahkan lebih dari 400 drone serta sekitar 40 rudal hanya dalam satu malam.
Serangan tersebut dilaporkan menyasar infrastruktur vital Ukraina, termasuk jaringan listrik, fasilitas pembangkit, dan sistem distribusi energi. Akibatnya, sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir terpaksa menurunkan kapasitas operasional, yang berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap pasokan listrik nasional.
Upaya damai sebelumnya yang difasilitasi Amerika Serikat di Abu Dhabi belum membuahkan terobosan berarti. Moskow tetap bersikukuh meminta Ukraina menarik pasukannya dari wilayah Donbas, tuntutan yang hingga kini ditolak tegas oleh pemerintah Kyiv.
Kondisi ini membuat proses perundingan masih menghadapi jalan terjal, meski tekanan internasional untuk segera mengakhiri perang terus meningkat.
