JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati menyikapi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Dino, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut menuntut kewaspadaan tinggi, terutama terhadap dinamika politik Washington dan kepentingan Israel yang berpotensi meredam aspirasi Palestina.
Dino menegaskan pandangannya terhadap BoP tidak mengalami perubahan. Ia menilai dokumen dasar BoP menyimpan berbagai kejanggalan. Meski Indonesia telah bergabung, ia menilai pemerintah tetap harus menjaga ruang manuver, termasuk kemungkinan menarik diri apabila arah kebijakan BoP bertentangan dengan prinsip perjuangan Palestina.
“Pandangan saya soal Board of Peace tetap sama. Banyak hal janggal dalam piagamnya. Karena Indonesia sudah masuk, kita harus mencermati dengan serius langkah-langkah Presiden Trump dan agenda Israel yang bisa membungkam Palestina, sekaligus tetap menjaga opsi keluar dari BoP,” tulis Dino melalui akun X miliknya, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia mengungkapkan bahwa sikap tersebut tetap ia pegang bahkan setelah berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa aspek, Dino menilai posisi pemerintah sejalan dengan pandangan kritis yang ia sampaikan kepada publik.
Dino juga mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut BoP sebagai “satu-satunya opsi yang ada saat ini”. Menurutnya, pernyataan tersebut bersifat deskriptif atas kondisi faktual, bukan pengakuan bahwa BoP merupakan pilihan ideal.
“Hingga kini, hanya ada 20-point plan dan Board of Peace sebagai kerangka kesepakatan gencatan senjata yang mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB. Belum muncul alternatif konkret dari Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, maupun negara-negara Arab,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan negara-negara Arab terhadap 20-point plan dan BoP tidak otomatis menjadikan forum tersebut sebagai solusi terbaik atau bersifat jangka panjang bagi konflik Gaza.
Menanggapi penilaiannya terhadap pendekatan Presiden Prabowo yang ia sebut realistis, Dino menjelaskan bahwa hal tersebut mencerminkan pemahaman atas keterbatasan peran Indonesia dalam konflik yang sangat kompleks.
“Artinya Presiden memahami bahwa Indonesia memiliki keterbatasan untuk terlibat lebih jauh dalam konflik yang rumit ini. Karena itu, secara strategis dan taktis, Indonesia perlu bergerak bersama tujuh negara Muslim lainnya,” ujarnya.
Menurut Dino, sikap realistis juga mengandung kesadaran bahwa Board of Peace bukanlah jaminan keberhasilan dalam menghentikan konflik di Gaza.
“Bahkan, ada kemungkinan inisiatif ini tidak mencapai hasil yang diharapkan,” tutup Dino.
