JurnalPatroliNews – Jakarta – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengeluarkan peringatan serius terkait dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi fiskal global. Dalam laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menilai eskalasi konflik tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memperparah kerentanan ekonomi dunia yang sudah berada dalam tekanan.
Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyoroti kebijakan subsidi energi yang kerap ditempuh pemerintah saat harga minyak melonjak. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan distorsi di pasar.
“Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas. Bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran merupakan opsi yang lebih efektif, karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar,” ujar Valdes.
Menurutnya, harga energi yang tinggi justru diperlukan agar pola konsumsi dapat menyesuaikan kondisi pasar. Jika harga ditekan melalui subsidi, permintaan global akan tetap tinggi dan berisiko mendorong kenaikan harga minyak lebih lanjut.
IMF memperingatkan, apabila konflik terus memburuk hingga membuat harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga 2027, maka risiko resesi global akan semakin besar. Lembaga tersebut juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akibat gangguan pasokan energi yang dipicu konflik.
Selain itu, IMF menyoroti percepatan akumulasi utang pemerintah di berbagai negara. Level utang global diperkirakan menembus 100 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya, dan terus meningkat hingga mencapai 102,3 persen pada 2031—level tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II.
Tekanan juga datang dari meningkatnya biaya pembayaran bunga utang yang diperkirakan mendekati 3 persen dari PDB pada 2025, naik signifikan dari sekitar 2 persen empat tahun lalu.
IMF turut menyoroti perubahan struktur pasar keuangan yang dinilai semakin berisiko. Meningkatnya peran hedge fund sebagai pemegang utang dianggap kurang stabil dibandingkan investor jangka panjang. Di sisi lain, banyak negara kini menerbitkan utang jangka pendek, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga.
Berbagai faktor lain seperti volatilitas saham berbasis kecerdasan buatan, fragmentasi perdagangan global, serta tingginya biaya transisi energi dan perubahan iklim juga semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Valdes mengingatkan agar negara-negara tidak menunda langkah konsolidasi fiskal setelah krisis mereda. Ia menegaskan bahwa meski kondisi saat ini belum mencapai titik krisis, penundaan perbaikan justru berpotensi memperbesar beban ekonomi di masa depan.
