JurnalPatroliNews – Jakarta — Pemerintah Iran menilai Amerika Serikat tidak memiliki kelayakan moral maupun politik untuk memimpin inisiatif perdamaian di Gaza melalui pembentukan Board of Peace. Penilaian tersebut didasarkan pada sikap Washington yang dinilai secara konsisten berpihak kepada Israel.
Pandangan itu disampaikan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, saat menghadiri peringatan Hari Nasional Republik Islam Iran sekaligus 47 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa malam (10/2/2026).
Boroujerdi menegaskan, keberpihakan terbuka Amerika Serikat terhadap Israel membuat posisi negara tersebut sebagai mediator konflik menjadi tidak kredibel.
“Upaya ini sulit membuahkan hasil karena rezim Zionis Israel adalah pihak yang melakukan pendudukan, dan mereka mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat,” ujar Boroujerdi dalam keterangannya.
Ia menilai, sebuah proses perdamaian hanya dapat berjalan efektif apabila dipimpin oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan atau afiliasi langsung dengan salah satu aktor konflik.
“Jika sebuah negara sudah berpihak, maka ia tidak berhak berbicara soal mediasi, proses perdamaian, atau membentuk dewan semacam itu,” tegasnya.
Menurut Boroujerdi, penyelesaian konflik Gaza seharusnya melibatkan negara-negara atau lembaga internasional yang benar-benar bersikap netral. Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis untuk menciptakan solusi jangka panjang di wilayah yang terus dilanda konflik.
“Iran meyakini bahwa perdamaian di Gaza atau wilayah pendudukan hanya dapat lahir dari peran negara atau organisasi internasional yang independen dan tidak berpihak,” katanya.
Lebih lanjut, Boroujerdi juga mengungkapkan keraguan terhadap komitmen Israel dalam menerima berbagai skema penyelesaian konflik, termasuk gagasan solusi dua negara. Ia menilai sejarah panjang konflik menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap kesediaan Israel untuk menghentikan kekerasan secara berkelanjutan.
“Dengan rekam jejak yang ada, sangat sulit meyakini bahwa rezim pendudukan akan menerima solusi dua negara, gencatan senjata permanen, atau perdamaian yang stabil di kawasan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya meluncurkan gagasan Board of Peace dalam forum World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan partisipasinya dalam inisiatif tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara anggota Board of Peace pada 19 Februari 2026. Pertemuan itu akan difokuskan pada upaya mendorong fase lanjutan gencatan senjata di Gaza yang hingga kini masih berada dalam kondisi rentan.
