JurnalPatroliNews – Jakarta – Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis muslim Uighur di Xinjiang, China, kembali menjadi sorotan dalam forum internasional. Isu ini dibahas dalam Board Meeting and Policy Roundtable Discussion on Humanitarian Issues bertema “Understanding Beyond Borders: Building Solidarity Across the Ummah and the World” yang digelar OIC Youth Indonesia di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita, menilai permasalahan Uighur bukan sekadar isu lokal, tetapi memiliki dampak luas terhadap stabilitas global dan masa depan generasi muda.
“Tragedi di Xinjiang menuntut adanya rekonsiliasi dan langkah pemulihan. Ini bukan hanya soal satu bangsa, melainkan tentang keadilan dunia. Solidaritas lintas negara menjadi kunci untuk mewujudkan perdamaian sejati,” tegas Astrid dalam pernyataan resminya, Senin (22/9/2025).
Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus OIC Youth Indonesia, antara lain Sekjen Adlan Athori, Wapres Yanju Sahara, dan Wasekjen Indre Wanof, bersama sejumlah aktivis muda muslim yang peduli terhadap isu kemanusiaan global.
Astrid juga menyoroti berbagai konflik lain yang belum terselesaikan, mulai dari Palestina yang masih terjebak blokade, Kashmir dengan sengketa politik dan militerisasi, hingga Uighur yang menghadapi represi. Menurutnya, penyelesaian harus berlandaskan sejarah, budaya, serta instrumen internasional seperti PBB, OKI, contact groups, hingga forum multilateral lainnya.
“Konstitusi kita, UUD 1945, serta UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, memberi amanat agar Indonesia aktif berperan. Diplomasi pemuda menjadi instrumen strategis untuk memperkuat solidaritas lintas bangsa demi keadilan global,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen OIC Youth Indonesia, Adlan Athori, menilai kebijakan Presiden China Xi Jinping sejak 2013 bersifat represif terhadap etnis minoritas, termasuk Uighur.
“Xi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa China kuat dan mampu mengendalikan setiap potensi perlawanan. Namun, langkah ini sering dibayar mahal dengan pengabaian hak-hak asasi masyarakat minoritas,” ungkap Adlan.
Menurutnya, strategi tersebut sejalan dengan ambisi Xi untuk memperkuat kontrol atas wilayah otonomi khusus seperti Xinjiang, Tibet, hingga Hong Kong, sebagai bagian dari upaya konsolidasi kedaulatan nasional.
