JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh warga negaranya yang masih berada di Iran agar segera meninggalkan wilayah tersebut.
Imbauan ini dikeluarkan menyusul eskalasi ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinilai semakin membahayakan keselamatan warga asing, khususnya warga AS.
Peringatan tersebut disampaikan melalui Kedutaan Besar Virtual Amerika Serikat pada Senin, 12 Januari 2026, dalam pembaruan advis perjalanan. Otoritas AS menilai situasi di Iran semakin tidak kondusif dan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi warganya.
Dalam pengumuman itu, warga AS diminta bersiap menghadapi kemungkinan gangguan komunikasi, termasuk pemutusan akses internet dalam waktu lama. Mereka juga disarankan menyiapkan alternatif alat komunikasi. Jika kondisi memungkinkan, jalur evakuasi darat melalui Armenia atau Turki disebut sebagai opsi keluar yang relatif lebih aman.
“Warga negara Amerika Serikat menghadapi risiko tinggi untuk diperiksa, ditangkap, hingga ditahan oleh otoritas Iran,” demikian pernyataan resmi yang dikutip dari Global Times, Selasa, 13 Januari 2026.
Kedutaan Virtual AS juga menekankan bahwa warga negara dengan kewarganegaraan ganda AS-Iran diwajibkan keluar dari Iran menggunakan paspor Iran, mengingat pemerintah setempat tidak mengakui status kewarganegaraan ganda.
Situasi semakin rumit dengan terbatasnya akses transportasi udara. Sejumlah maskapai internasional dilaporkan mengurangi frekuensi penerbangan, bahkan ada yang menghentikan seluruh layanan penerbangan dari dan menuju Iran hingga setidaknya akhir pekan.
Sejak lama, Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan Iran dalam kategori peringatan perjalanan Level 4 atau “Do Not Travel”. Pemerintah AS kembali menegaskan bahwa warganya dilarang bepergian ke Iran dalam kondisi apa pun dan mereka yang masih berada di sana diminta segera mencari jalan keluar karena ancaman keamanan yang dinilai sangat serius.
Di sisi lain, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada hari yang sama menyatakan bahwa jalur diplomasi masih menjadi pendekatan utama Washington dalam menyikapi Iran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tetap membuka kemungkinan penggunaan langkah militer bila dianggap perlu.
“Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Donald Trump. Dunia hanya bisa menunggu dan memperkirakan arah kebijakan yang akan diambil,” kata Leavitt.
Sehari sebelumnya, Trump juga menyampaikan bahwa pemerintahannya sedang menimbang sejumlah opsi tegas, termasuk potensi langkah militer, seraya menuding Iran mulai melampaui batas yang ditetapkan Amerika Serikat.
Hingga kini, Amerika Serikat tidak memiliki perwakilan diplomatik resmi di Iran. Kepentingan AS di negara tersebut diwakili oleh Kedutaan Besar Swiss di Teheran sebagai negara pelindung, meskipun kewenangan dan layanan yang diberikan sangat terbatas.
