JurnalPatroliNews – GUANGZHOU,- Pemerintah Kota Shishi di Provinsi Fujian, China, telah mengeluarkan larangan bagi nelayan untuk beroperasi di “wilayah laut sensitif” pada Kamis (10/8/2024), menjelang berakhirnya larangan penangkapan ikan oleh pemerintah pusat China di perairan sekitar Kepulauan Senkaku, yang terletak di Prefektur Okinawa, Jepang, pada 16 Agustus mendatang.
Perintah ini diumumkan melalui situs web resmi pemerintah kota Shishi dan tampaknya ditujukan untuk menghindari peningkatan ketegangan dalam hubungan antara Jepang dan China. Kekhawatiran muncul jika sejumlah besar kapal penangkap ikan China kembali memasuki perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Pejabat tertinggi di Pemerintah Kota Shishi telah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap perintah ini dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan nelayan setempat, menuntut agar mereka mematuhi larangan tersebut dengan ketat.
Sebagai langkah tambahan, Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Fujian juga mengadakan pertemuan dengan otoritas lokal pada hari yang sama. Dalam pertemuan tersebut, mereka menekankan perlunya peningkatan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko di wilayah laut yang menjadi fokus, serta memastikan kesiapan selama 24 jam untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
Media pemerintah China melaporkan bahwa sejak 28 Juli, otoritas lokal di Kabupaten Xiangshan, Provinsi Zhejiang, telah memperketat patroli di pelabuhan penangkapan ikan dan berkomitmen untuk “mengawasi dan mengontrol wilayah laut sensitif” guna mencegah pelanggaran.
Pada Agustus 2016, ratusan kapal penangkap ikan China dilaporkan berkumpul di perairan sekitar Kepulauan Senkaku, yang memicu ketegangan diplomatik antara China dan Jepang. Langkah terbaru dari Beijing ini dipandang sebagai upaya untuk mencegah terulangnya insiden serupa, terutama di tengah upaya China untuk memulihkan ekonominya yang saat ini sedang stagnan.
Komentar