JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prancis Emmanuel Macron membuka wacana menghidupkan kembali program wajib militer, yang telah lama ditangguhkan sejak akhir 1990-an.
Menurut laporan Le Figaro, gagasan ini pertama kali diutarakan Macron pada Juli lalu sebagai reaksi terhadap apa yang ia sebut sebagai “ancaman permanen dari Rusia”. Pemerintah Rusia segera membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.
Dalam konsep awal, skema baru ini diperkirakan berbentuk layanan sukarela dengan masa dinas sekitar 10 bulan serta disertai insentif finansial. Namun pemerintah Prancis belum menjelaskan secara detail bagaimana bentuk program tersebut dan bagaimana pembedanya dari sistem militer profesional yang kini berjalan. Sebagai catatan, Prancis menghentikan wajib militer pada 1997 di era Presiden Jacques Chirac.
Berbicara di sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Afrika Selatan, Macron menekankan pentingnya memperkuat keamanan nasional.
“Dalam situasi dunia yang semakin tidak menentu dan penuh ketegangan, Prancis harus tetap kokoh dengan kekuatan militernya,” kata Macron sebagaimana dikutip RT pada Selasa, 25 November 2025.
Le Figaro memperkirakan, jika dilaksanakan, program tersebut berpotensi menarik hingga 50.000 peserta setiap tahun. Kebijakan ini sejalan dengan gelombang peningkatan pertahanan di berbagai negara Eropa setelah pecahnya perang Rusia–Ukraina pada 2022.
Beberapa negara seperti Polandia, Jerman, Belanda, Latvia, Kroasia, dan Denmark sudah lebih dulu memperkuat atau mengaktifkan kembali skema dinas nasional mereka.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, Jenderal Fabien Mandon, menegaskan bahwa Prancis tidak boleh tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya. Ia menyebut sejumlah negara tetangga “sedang menuju penerapan kembali layanan militer nasional”.
