JurnalPatroliNews – VERONA — Inisiatif otonomi yang diajukan Maroko untuk menyelesaikan konflik Sahara Maroko kembali mendapat dukungan dari kalangan akademisi dan pengamat internasional.
Dalam forum bertajuk “Autonomy and Regionalized Governance: Cross Perspectives on the Italian Experience and the Moroccan Perspective” yang digelar di Verona, Italia utara, para pakar dari Maroko dan Italia menilai rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi paling realistis dan berkelanjutan guna mengakhiri sengketa berkepanjangan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan Sahel-Sahara.
Forum tersebut menyoroti pentingnya model otonomi sebagai instrumen tata kelola modern yang mampu mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan persatuan nasional.
Para pembicara sepakat bahwa pendekatan politik yang diusung Rabat menawarkan kerangka pragmatis untuk mendorong perdamaian di tengah meningkatnya tantangan keamanan dan geopolitik di kawasan Sahel-Sahara.
Senator Italia dari wilayah Trentino-Alto Adige, Luigi Spagnolli, mengatakan Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada Oktober lalu telah memperkuat posisi inisiatif otonomi Maroko sebagai dasar penyelesaian isu Sahara.
Ia juga menyoroti identitas nasional Maroko yang dibangun dari keberagaman budaya dan sejarah.
“Persatuan nasional Maroko, yang ditempa oleh konvergensi komponen Arab-Islam, Amazigh, dan Saharo-Hassani, telah dipelihara dan diperkaya oleh pengaruh Afrika, Andalusia, Ibrani, dan Mediterania,” ujarnya.
Sementara itu, pakar ilmu politik dan hubungan internasional Marco Baratto menilai usulan otonomi di bawah kedaulatan Maroko memberikan perspektif politik jangka panjang yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional.
Menurut dia, pembangunan yang berlangsung di provinsi-provinsi selatan Maroko berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan. Ia bahkan membandingkan model tersebut dengan status khusus Sisilia yang diterapkan Italia sejak 1946.
“Dua model tersebut sama-sama melayani persatuan nasional dan stabilitas regional,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Hubungan Internasional dan pakar resolusi konflik Yasmine El Hassnaoui. Ia menilai rencana otonomi mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Rencana otonomi ini mendamaikan persatuan dan keberagaman, kedaulatan dan pemerintahan mandiri, kohesi nasional dan pemberdayaan regional,” ujarnya.
El Hassnaoui juga menegaskan bahwa Sahara secara historis merupakan bagian integral dari Maroko. Ia menyoroti berbagai investasi pemerintah Maroko di wilayah tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, logistik, hingga transportasi.
Dalam kesempatan yang sama, Konsul Jenderal Maroko di Verona Abdelilah Nejjari memaparkan perkembangan terbaru isu Sahara dalam kerangka diplomasi yang dijalankan di bawah kepemimpinan Mohammed VI.
Menurut Nejjari, dinamika diplomatik tersebut telah menghasilkan dukungan internasional yang semakin luas terhadap pendekatan politik Maroko.
Ia menegaskan bahwa Resolusi 2797 kini menjadi rujukan utama dalam hukum internasional terkait Sahara Maroko karena mengedepankan proses politik yang realistis dan berkelanjutan berdasarkan rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Forum tersebut turut dihadiri komunitas Maroko di Italia serta sejumlah pejabat senior daerah Italia yang memberikan perhatian terhadap perkembangan isu Sahara Maroko.
