JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Inggris tengah mengkaji kemungkinan mencoret Andrew Mountbatten-Windsor dari daftar pewaris takhta. Langkah ini mencuat setelah ia ditangkap terkait dugaan pelanggaran dalam menjalankan jabatan publik.
Meski belum didakwa dan telah membantah seluruh tuduhan—termasuk yang dikaitkan dengan Jeffrey Epstein—status Andrew sebagai urutan kedelapan dalam garis suksesi kini berada di bawah sorotan tajam.
Menteri Pertahanan Inggris, Luke Pollard, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Istana Buckingham guna memastikan Andrew tidak memiliki peluang mewarisi takhta.
“Menghapus peluangnya untuk menjadi penerus takhta adalah hal yang tepat untuk dilakukan,” ujar Pollard, dikutip dari 9News, Sabtu (21/2/2026).
Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Pemerintah menegaskan keputusan baru dapat ditempuh setelah penyelidikan kepolisian rampung dan memperoleh dukungan politik yang luas.
Secara hukum, perubahan garis suksesi juga tergolong kompleks. Revisi aturan tidak cukup disahkan oleh Parlemen Inggris, melainkan harus memperoleh persetujuan dari 14 negara Persemakmuran yang mengakui raja Inggris sebagai kepala negara, termasuk Australia dan Kanada. Proses serupa saat reformasi aturan suksesi berbasis gender sebelumnya diketahui memakan waktu sekitar dua tahun.
Sambil menunggu proses hukum, Andrew secara teknis masih berada dalam garis suksesi. Dalam skenario ekstrem, ia bahkan berpotensi menjadi wali bagi Prince George apabila Charles III dan Pangeran William sama-sama tidak dapat menjalankan tugas kerajaan—meski banyak pihak menilai kemungkinan itu sangat kecil.
Selain itu, Andrew juga masih tercatat sebagai penasihat negara (counsellor of state), yakni figur yang dapat mewakili raja ketika berhalangan sementara. Namun, dengan bertambahnya jumlah penasihat negara, peluangnya untuk kembali menjalankan peran tersebut dinilai semakin tipis.
Dampak kasus ini terhadap monarki Inggris masih menjadi perdebatan. Sejumlah pengamat menilai publik mampu memisahkan tindakan individu dari institusi kerajaan. Sebaliknya, kelompok anti-monarki menyebut perkara ini sebagai salah satu ujian paling serius bagi kerajaan di era modern, terutama di tengah menurunnya dukungan generasi muda terhadap sistem monarki.
Hingga kini belum ada keputusan final. Andrew tetap tercatat dalam daftar pewaris takhta, tetapi tekanan politik untuk meninjau ulang status tersebut terus menguat menunggu hasil proses hukum.
