JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, menegaskan bahwa pengakuan atas hak negara tersebut untuk memperkaya uranium di dalam negeri merupakan kunci utama keberhasilan negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat (AS).
Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (8/2/2026) setelah dilaksanakannya putaran awal pembicaraan tidak langsung antara kedua negara di Oman. Aragchi secara eksplisit menolak tuntutan nol pengayaan atau zero enrichment yang diajukan oleh pihak AS.
Iran memandang bahwa pengayaan uranium adalah persoalan kedaulatan dan martabat bangsa, bukan sekadar masalah teknis atau ekonomi semata.
Meskipun AS khawatir aktivitas tersebut menjadi jalur menuju pengembangan senjata nuklir, Teheran bersikeras bahwa program mereka sepenuhnya bertujuan damai.
Sebagai bentuk fleksibilitas, Iran menyatakan terbuka untuk mendiskusikan tingkat kemurnian pengayaan selama hak dasar mereka diakui dan AS bersedia memberikan keringanan sanksi ekonomi.
Ketegangan antara kedua negara sebelumnya sempat memuncak setelah adanya laporan serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025.
Meskipun Iran mengklaim telah menghentikan aktivitas pengayaan sejak insiden tersebut, upaya diplomasi kembali dilakukan untuk menurunkan eskalasi militer di kawasan.
Selain masalah uranium, Iran juga menegaskan bahwa program rudal nasional mereka tidak akan pernah dimasukkan ke dalam agenda perundingan, meskipun ada desakan dari pihak AS.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menilai perundingan terbaru ini sebagai sebuah langkah maju dan mendesak agar hak-hak Iran di bawah Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dihormati sepenuhnya.
Saat ini, koordinasi terus dilakukan dengan Oman untuk menentukan waktu dan lokasi putaran perundingan berikutnya, yang kemungkinan akan digelar di luar kota Muscat.
