JurnalPatroliNews – Jakarta, Presiden Donald Trump berencana melarang semua anggota Partai Komunis China masuk ke Amerika Serikat. The New York Times dan The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump tengah mengkaji rancangan tersebut.
Media pemerintah China tahun lalu mengatakan Partai Komunis China memiliki lebih dari 90 juta anggota.
Saat dikonfirmasi, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, menyatakan pemerintah sedang memikirkan cara untuk merespons tindakan China.
“Kami sedang mengerjakannya di bawah bimbingan presiden,” kata Pompeo, Kamis (16/7) seperti dikutip dari AFP.
Sementara Sekretaris pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan bahwa Trump akan memikirkan segala opsi berkaitan dengan China.
Namun, langkah AS itu dianggap akan semakin memperburuk hubungan antar kedua negara.
Larangan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Tiongkok juga akan menjadi PR luar biasa bagi AS, terutama dalam menyaring arus kedatangan orang China.
Menurut laporan, setidaknya ada tiga juta orang Tiongkok yang berkunjung ke AS setiap tahun sebelum pandemi Covid-19.
Bagi sebagian besar warga China, menjadi anggota partai berusia 99 tahun itu dipandang penting demi kemajuan karier. Bos Alibaba Jack Ma salah satunya.
Juru bicara Kementerian Luar negeri China Hua Chunying mengatakan ide AS tersebut sangat menyedihkan.
“Kami berharap AS mau menahan diri dari tindakan yang merusak reputasi, kredibilitas, dan statusnya sebagai negara utama,” katanya kepada wartawan.
Trump terus meningkatkan tekanan pada China, dan berulang kali menuduh negara itu bertanggung jawab atas penyebaran virus corona.
Pekan lalu Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China yang dinilai terlibat dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.
China langsung merespons dan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat AS karena mencampuri urusan dalam negerinya terkait etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang itu.
China juga akan menjatuhkan sanksi bagi anggota Komisi Eksekutif-Kongres AS untuk China yang merupakan lembaga pemantau penegakan HAM di Negeri Tirai Bambu.
(cnn)
Komentar