JurnalPatroliNews – Jakarta – Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dilaporkan membawa ancaman serius bagi pengembangan kendaraan listrik (EV) di negara tersebut. Salah satu langkah kontroversial yang sedang dibahas adalah penghentian keringanan pajak sebesar $7.500 (sekitar Rp119 juta) untuk pembelian EV. Kebijakan ini sebelumnya menjadi bagian penting dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) yang didorong oleh Presiden Joe Biden.
Menurut laporan Reuters dan CNBC International, keputusan ini sedang dirancang oleh tim transisi energi Trump, yang dipimpin oleh pengusaha minyak miliarder Harold Hamm, pendiri Continental Resources, bersama Gubernur North Dakota, Doug Burgum. Penghentian insentif ini dianggap sebagai bagian dari paket reformasi pajak besar-besaran yang direncanakan oleh pemerintahan Trump.
“Pencabutan subsidi EV menjadi topik utama dalam diskusi kebijakan energi tim transisi Trump,” kata sumber yang dekat dengan pembahasan, Jumat (15/11/2024).
Dampak Bagi Industri EV
Penghapusan keringanan pajak ini dapat menjadi pukulan berat bagi transisi kendaraan listrik di AS. Meski Tesla, produsen EV terbesar di negara tersebut, menyatakan dukungan terhadap langkah ini, kebijakan tersebut diperkirakan akan lebih merugikan para pesaing Tesla, termasuk produsen mobil besar seperti General Motors.
“Tesla mungkin hanya sedikit terdampak, tetapi produsen mobil lain bisa kesulitan bersaing,” ujar sumber yang sama.
Namun, langkah ini sejalan dengan janji kampanye Trump untuk menghapus mandat kendaraan listrik yang didorong oleh pemerintahan Biden. Presiden terpilih itu juga telah berjanji untuk meningkatkan produksi minyak AS guna membatalkan kebijakan energi bersih yang dinilai terlalu mahal.
Hambatan Dalam Implementasi
Meskipun demikian, tidak semua inisiatif energi bersih dalam IRA Biden bisa dihapuskan dengan mudah. Beberapa program telah dialokasikan ke berbagai negara bagian, termasuk yang dikuasai oleh Partai Republik. Namun, kredit pajak EV dianggap sebagai target yang lebih mudah dihapuskan.
Anggota tim transisi Donald Trump memperkirakan bahwa mereka dapat menggunakan mekanisme legislatif rekonsiliasi anggaran untuk meloloskan kebijakan ini tanpa memerlukan dukungan dari Demokrat. Langkah ini sebelumnya digunakan oleh Biden untuk meloloskan undang-undang IRA.
“Penghapusan subsidi EV dipandang sebagai cara untuk menghemat biaya guna memperpanjang pemotongan pajak triliunan dolar yang menjadi prioritas Trump,” tambah sumber tersebut.
Implikasi Jangka Panjang
Jika keringanan pajak ini dihapuskan, AS berisiko kehilangan momentum dalam transisi ke energi bersih, yang selama ini mendapat dukungan besar melalui insentif fiskal. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memperlemah daya saing kendaraan listrik AS dibandingkan negara-negara lain yang terus memberikan insentif besar bagi industri EV mereka.
Komentar