JurnalPatroliNews – Jakarta – Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki tidak mendapatkan dukungan dari Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.
Mengutip media Israel, Ynet News pada Kamis (21/11/2024), seorang senator senior dari Partai Republik yang dekat dengan Trump menyebut pemerintahan AS yang baru tidak akan mendukung langkah kontroversial tersebut. “Trump tidak akan menyetujui pencaplokan Tepi Barat,” ungkap sumber tersebut.
Rencana pencaplokan ini dianggap dapat menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk mencapai normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi, serta memperburuk posisi Israel di dunia internasional. Kekhawatiran ini muncul terutama setelah perang Gaza yang telah berlangsung lebih dari setahun.
Meski begitu, Israel tetap optimis. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyebut tahun 2025 sebagai momentum penting untuk menerapkan kedaulatan penuh atas Tepi Barat.
Dalam pertemuan Partai Zionisme Religius pada 11 November 2024, Smotrich menilai kemenangan Trump memberikan peluang besar bagi Israel untuk melanjutkan agenda kontroversialnya.
Smotrich menyebut, “Kami hampir menerapkan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum pemerintahan Biden menang.
Sekarang, saatnya bertindak.” Ia telah memerintahkan persiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kebijakan ini, yang bertujuan menggagalkan pembentukan negara Palestina.
Namun, langkah ini bertentangan dengan hukum internasional. Pada 19 Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan menyatakan kebijakan Israel di wilayah yang diduduki sebagai aneksasi de facto. ICJ juga meminta pembongkaran pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Menurut laporan, lebih dari 720.000 pemukim ilegal kini tinggal di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Meskipun Israel berupaya memperluas kedaulatan atas blok permukiman tertentu, hukum internasional tetap menganggap pemukiman tersebut ilegal.
Rencana Israel ini semakin memicu ketegangan, terutama di tengah upaya internasional untuk mencari solusi damai atas konflik Palestina-Israel.
Komentar