JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keamanan Israel, Yoav Gallant, dengan tegas menolak usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan militer di Jalur Gaza.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Sabtu (18/5), Gallant mendesak Netanyahu untuk membatalkan rencana tersebut karena dianggap merugikan Israel secara signifikan.
“Pembentukan pemerintahan militer Israel di Gaza akan menjadi fokus utama keamanan Israel dalam beberapa tahun mendatang, mengorbankan area lain, serta menyebabkan kerugian nyawa dan ekonomi yang besar,” kata Gallant, sebagaimana dilaporkan oleh Haaretz.
Gallant juga mengancam akan mundur dari jabatannya jika Netanyahu tetap melanjutkan rencana tersebut.
Penolakan Gallant didasarkan pada proposal yang diajukan oleh Sekretaris Militer Baru Netanyahu, Mayor Jenderal Roman Gofman, yang mengusulkan pembentukan pemerintahan militer sementara sebagai alternatif terhadap Hamas.
Haaretz memperkirakan biaya operasional untuk mendirikan pemerintahan militer Israel di Gaza mencapai 5,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 86 triliun.
Selain pertimbangan ekonomi dan militer, ada juga dampak politik yang tidak dapat diabaikan.
Komentar