KesehatanNasional

RI Jadi Episentrum Corona Di Asia, PKS: Kesalahan Ada Di Paradigma Pembangunan Pemerintah Melulu Soal Ekonomi

Avatar
×

RI Jadi Episentrum Corona Di Asia, PKS: Kesalahan Ada Di Paradigma Pembangunan Pemerintah Melulu Soal Ekonomi

Sebarkan artikel ini
Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi (Ekuin) DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni/Net

JurnalPatroliNews Jakarta – Lonjakan kasus Covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia sekarang ini, diidentifikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berasal dari kesalahan paradigma pembangunan yang dibangun pemerintah.

Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi (Ekuin) DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni menerangkan, ledakan kasus positif harian yang rerata mencapai angka 40 ribu lebih, dan totalnya telah mencapai 3.033.339 pada Jumat kemarin (23/7), menjadikan Indonesia sebagai episentrum Covid-19 di Asia.

JPN - advertising column


Example 300x600
JPN - advertising column

“Menggeser India yang menunjukkan lemahnya kapasitas sektor kesehatan kita dalam menangani persoalan ini (Covid-19),” ujar Farouk dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/7).

Menurut alumnus New York University ini, persoalan kesehatan yang dihadapi Indonesia sekarang menunjukkan persoalan mendasar terkait paradigma pembangunan negara selama ini.

Katanya, paradigma pembangunan selama ini cenderung “short-sighted” dan hanya menekankan pada pendekatan pertumbuhan ekonomi semata, yang pada akhirnya mengekspos salah satu persoalan pembangunan mendasar yang dihadapi Indonesia, yakni masalah kesehatan.

“Cara pandang yang sekedar menyamakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi semata berkontribusi besar terhadap kegagalan fundamental dalam pembangunan sektor kesehatan,” ungkapnya.

Farouk memaparkan laporan World Economic Forum-Global Competitiveness Index 2019 yang berbicara tentang peringkat sektor kesehatan di 141 negara.

Ia menyebutkan, dalam laporan tersebut Indonesia berada dalam posisi 96 dari 141 negara, dan berada diposisi enam di ASEAN di bawah Singapura (1), Thailand (38), Brunei (62), Malaysia (66), dan Vietnam (71).

“Dengan menggunakan Human Development Index (HDI) dari UNDP (2020) Indonesia juga berada dalam posisi enam di bawah negara-negara ASEAN tersebut di atas terkait ranking kesehatan berdasarkan life expectancy,” paparnya.

Selain itu, mantan Direktur Bank Muamalat ini juga menyoroti persoalan stunting atau kekerdilan pada anak Indonesia yang mencapai 37 persen. Hal ini menurut Bank Dunia melebihi banyak negara di Asia Tenggara seperti Myanmar (35 persen), Filipina (33 persen), Vietnam (23 persen), Malaysia (17,5 persen), dan Thailand (16 persen).

“Juga fakta lain yang kurang menggembirakan terkait tingkat kematian Ibu dalam proses kelahiran (maternal mortality ratio), yang mencapai 177 untuk setiap 100.000 kelahiran, bandingkan dengan rata-rata negara maju (OECD) yang hanya berjumlah 14. Jumlah ini bahkan melebihi Timor Leste yang berjumlah 142,” tuturnya.

“Persoalan yang serupa juga dapat dilihat dari jumlah kematian bayi (infant mortality rate), di mana untuk setiap 1.000 kelahiran mencapai 21. Jauh lebih tinggi dari Thailand (8) dan Malaysia (7),” sambungnya.

Maka dari itu, Farouk menilai ledakan kasus Covid-19 di Indonesia sekarang ini adalah konsekuensi logis dari kesalahan paradigma pembangunan negara selama ini, yang mereduksi konsep pembangunan menjadi sekedar pertumbuhan ekonomi saja.

Paradigma pembangunan yang seperti ini, menurutnya, mengabaikan banyak aspek fundamental dari pembangunan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah pembangunan sektor kesehatan yang berkualitas, dan mengancam perekonomian domestik memburuk bahkan mundur ke belakang.

“Pada akhirnya, biaya yang dikeluarkan menjadi sangat mahal. BPK menyebutkan di akhir tahun 2020 bahwa total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1.035,2 triliun. Sebuah nilai yang fantastis, yang sekitar 13 persennya saja disebutkan oleh Sri Mulyani (Menteri Keuangan) di antaranya sudah bisa membiayai 9.352 jalan, atau 293.222 meter jembatan, atau 67.708 unit sekolah,” tandasnya.

Penulis: RMOL.IDEditor: Muhammad Arya Putra Dendadi