Sedangkan PNBP dari kementerian atau lembaga (K/L) diidentifikasi tambahan Rp 2,8 triliun, terutama dari Kominfo Rp 500 miliar, Kepolisian Rp 900 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 900 miliar, Kementerian ATR/BPN Rp 200 miliar, dan Kemendikbud Ristek Rp 400 miliar.
“Dari K/L lain tidak ada tambahan. Tapi dari DMO ada tambahan Rp 200 miliar dan PHT (penjualan hasil tambang) Rp 1,1 triliun. Dengan demikian target PNBP 2024 naik dari Rp 473 triliun menjadi Rp 492 triliun, atau naik Rp19 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Terkait setoran dividen BUMN sendiri, sebelumnya Kementerian BUMN menargetkan dividen pada 2024 tetap konsisten dan akan dibagikan pada tahun 2024 dari tahun buku sepanjang 2023 sebesar Rp 80,2 triliun.
“Tentu sekarang ini prestasi bersama bukan prestasi kami sendiri yang bisa memberikan dividen terbesar sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun. Karena itu tahun 2024 kami memberanikan diri untuk kembali menjaga dividen itu di Rp 80,2 triliun,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja di DPR RI Jakarta, Senin (5/6/2023).
Erick mengungkapkan, alasan target dividen yang cenderung stagnan tersebut karena perkiraan penurunan harga komoditas dan kondisi perekonomian dunia yang saat ini sedang bergejolak.
Komentar