JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi khusus sebelum menahan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono. Yaitu, penahanan dilakukan jika berkas penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi hampir rampung.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya memastikan akan menahan Andhi Pramono ketika penyidik merasa cukup menelusuri bukti-bukti.
“Ya karena apa? Karena begitu kita tahan itu kan argo jalan,” ujar Alex kepada wartawan, Selasa (27/6).
Kata Alex, perkara suap atau gratifikasi memiliki batas masa penahanan selama 90 hari. Sehingga, dalam 90 hari kerja itu, tim penyidik harus segera selesai merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
“Kalau misalnya semua sudah terdata dan lain sebagainya, dan penyidik yakin bahwa dalam sebulan dua bulan itu berkas sudah siap, pasti akan dilakukan penahanan,” pungkas Alex.
Pada 15 Mei lalu, KPK mengumumkan peningkatkan proses dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) naik ke penyelidikan dan penyidikan terhadap pejabat Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski KPK belum membeberkan identitas tersangka, Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sudah menyandang status tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, dan telah dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Ia juga telah diklarifikasi tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN pada Selasa (14/3).
Andhi Pramono diduga menerima uang gratifikasi mencapai puluhan miliar rupiah. Data sementara, dia menerima uang senilai Rp30 miliar.
Komentar