Fernando Sinaga: Pinjol Ilegal Dan Investasi Bodong Semakin Marak Di Kaltara

Fernando Sinaga melanjutkan, bersama mitra OJK, Komite IV juga akan melakukan sosialisasi penyadaran publik tentang pentingnya penggunaan uang nontunai dalam semua transaksi melalui teknologi QRIS.

“Saya mengapresiasi kerja – kerja BI selama ini di Kaltara hingga pengguna QRIS meningkat menjadi 37 ribu pengguna. Bersama saya di Komite IV DPD RI, kami dan BI akan terus mendorong penggunaan transaksi digital melalui QRIS sesuai target yang ditetapkan di 2023 ini, yaitu 43.500 pengguna. Saya juga akan identifikasi apa saja yang menjadi kendala transaksi digital di Kaltara selama ini”, timpal Fernando Sinaga.

Isu strategis kedua, Fernando mengatakan yaitu mendorong realisasi otonomi dana desa di Kaltara.

“Otonomi dana desa merupakan perjuangan Komite IV DPD RI Sejak beberapa tahun lalu. Saya akan memperkuat dan meneruskan realisasi otonomi dana desa di Kaltara agar pemerintah mengembalikan hak – hak desa, karena warga desa di Kaltara yang lebih memahami apa yang dibutuhkan desa dan warganya. Sehingga sudah seharusnya pengelolaan dana desa diserahkan kepada Pemerintah Desa”, tegas Fernando Sinaga.

Fernando Sinaga menambahkan, isu strategis ketiga yaitu soal dukungan pembiayaan UMKM oleh Perbankan.

“Kita semua tentu mendengar kabar gembira 1 hari lalu dari Pak Gubernur bahwa realisasi pembiayaan UMKM di Kaltara mencapai Rp 2,5 miliar. Komite IV DPD RI akan terus mendorong pemerintah pusat yang menjadi mitra kami dan Pemprov Kaltara untuk membantu permodalan dan inovasi UMKM di Kaltara agar terus berkembang dan membuka lapangan kerja”, ujarnya.

Fernando Sinaga mengapresiasi jumlah UMKM di Kaltara yang sukses onboarding sebanyak 785 UMKM, sedangkan jumlah transaksi penjualan UMKM saat ini telah mencapai Rp 69,6 miliar. (ASKARA)

Komentar