Pusat Minta Evalusi Kebijakan Ganjil-Genap DKI, Berdampak Kerumunan di KRL-TransJ Meningkat

JurnalPatroliNews – Jakarta,  Jumlah penumpang angkutan umum melonjak imbas dari kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota. Pemerintah pusat meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan itu karena menimbulkan kerumunan yang berpotensi pada penularan virus Corona (COVID-19).

Peningkatan penumpang transportasi umum ini disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada Kamis (3/9/2020).

Awalnya, Doni mengungkapkan pihaknya telah menggelar video conference dengan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah kementerian/lembaga membahas ganjil-genap pada Minggu, 31 Agustus 2020.

“Didapatkan data bahwa, setelah adanya kebijakan ganjil-genap untuk DKI, terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400 ribu penumpang per hari,” kata Doni.

Menurut Kepala BNPB ini, meski persentasenya kecil, peningkatan jumlah penumpang itu berpengaruh besar terhadap kerumunan di KRL, yang berpotensi memunculkan penyebaran virus Corona. Selain itu, Doni mengungkapkan ada peningkatan jumlah penumpang TransJakarta.

“Angka 3,5 persen ini kelihatan sedikit, tapi karena jumlah penumpang yang ada di KRL ini cukup besar, penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong. Begitu juga transportasi di TransJakarta ada peningkatan 6-12 persen,” ungkapnya.

Sorotan yang sama sebelumnya disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. Ia mengatakan aturan ganjil-genap kendaraan di DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya aktivitas transportasi dan mobilitas warga.

“Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil-genap, terlihat ada peningkatan transportasi, mobilitas penduduk. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat, apakah memiliki kontribusi dalam tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan,” kata Wiku dalam konferensi pers secara daring yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8).

Menindaklanjuti hal itu, Doni meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi COVID-19.

Doni kemudian mengungkapkan alasannya. Dia menyebut mayoritas pasien yang dirawat di RSD Wisma Atlet merupakan pengguna transportasi umum.

“Data dari pasien yang dirawat di RS Wisma Atlet, dari 944 pasien yang dirawat, ternyata komposisi mereka terpapar COVID-19 sekitar 62 persen adalah pengguna transportasi umum. Dan kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN-RB, dan juga BUMN, harus membatasi, mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik,” kata Doni.

Menurut Doni, kebijakan ganjil-genap membuat angka pengguna transportasi umum meningkat.

“Kami juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi tentang menggunakan transportasi ganjil-genap,” tegas Doni.

(lk/*)

Komentar