13 Pimpinan Kampus Temui Sri Sultan, Bahas Dinamika Yogya: Demokrasi Harus Terjaga, Kekerasan Dicegah

JurnalPatroliNews | Yogyakarta – Sebanyak 13 pimpinan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Senin (16/11/2026) malam.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas dinamika keamanan dan kehidupan demokrasi di Yogyakarta, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga suasana tetap damai dan kondusif.

Dalam pertemuan itu, Sri Sultan menegaskan bahwa ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi harus tetap dijaga. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghambat proses demokratisasi di Yogyakarta.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan koordinasi bersama aparat keamanan, terutama jika kegiatan berlangsung di kawasan strategis.

“Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberi tahu polisi,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan juga menyatakan kesediaannya membantu menjembatani komunikasi apabila pimpinan perguruan tinggi menghadapi kendala koordinasi. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan yang muncul diharapkan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar tanpa memperbesar ketegangan.

Kampus Tegaskan Demokrasi Tidak Boleh Dicederai Kekerasan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk merespons dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, demokrasi harus terus berjalan, tetapi penyampaian aspirasi tidak boleh berubah menjadi tindakan kekerasan.

“Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil,” kata Arie.

Ia menilai keamanan dan kebebasan berpendapat bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu dijaga secara bersamaan melalui pendekatan dialog dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Arie juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan tidak dilakukan melalui benturan maupun penggunaan instrumen kekerasan oleh pihak mana pun.

“Menjaga suasana Yogya aman itu jangan sampai mencederai demokrasi dengan benturan, dengan pelibatan instrumen kekerasan dari siapa pun. Karena itu, kita jaga supaya cara kita menyelesaikan masalah melalui dialog, non-violence, dan saling melindungi,” ujarnya.

Perguruan Tinggi Dorong Dialog dengan Mahasiswa

Komitmen menjaga Yogyakarta tetap aman dan kondusif juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN Veteran Yogyakarta, Hendro Widjanarko.

Ia menyatakan perguruan tinggi di DIY akan terus mengingatkan mahasiswa agar kegiatan penyampaian aspirasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami selalu mengimbau mahasiswa ketika melakukan aksi itu sesuai dengan ketentuan,” kata Hendro.

Menurut Hendro, komunikasi langsung dengan mahasiswa menjadi pendekatan penting agar aspirasi yang berkembang di lingkungan kampus dapat disampaikan melalui saluran yang tepat.

Pihak kampus, lanjutnya, berupaya menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak-pihak terkait sehingga aspirasi tidak berhenti di lingkungan perguruan tinggi, tetapi tetap memperoleh ruang untuk disampaikan.

“Kami tetap mengajak dialog mahasiswa, memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kita ajak komunikasi, apa yang mereka ingin sampaikan itu sampaikan dulu ke kampus. Sehingga kami nanti akan menjembatani arahnya ke mana. Jadi aspirasinya itu tetap tersampaikan, kalau bisa nanti bisa disampaikan lewat kampus,” pungkasnya.

Menjaga Yogyakarta Melalui Dialog dan Komitmen Bersama

Pertemuan 13 pimpinan perguruan tinggi dengan Sri Sultan memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan lingkungan akademik dalam merespons dinamika sosial.

Yogyakarta memiliki tradisi panjang sebagai ruang pendidikan, kebudayaan, dan gerakan masyarakat sipil. Karena itu, menjaga stabilitas daerah tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan ruang dialog yang terbuka dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Pesan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah demokrasi harus tetap hidup, sementara segala bentuk kekerasan perlu dicegah. Pemerintah daerah, kepolisian, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat sipil diharapkan dapat membangun komunikasi agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik.

Dengan pendekatan dialog dan saling menghormati, Yogyakarta diharapkan tetap menjadi ruang demokrasi yang aman, terbuka, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Komentar