JurnalPatroliNews | Jakarta – Uji Forensik Ijazah Jokowi kembali menjadi perhatian setelah Polri menegaskan pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Kepolisian menyatakan tidak diperlukan pengujian forensik baru terhadap dokumen tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Menurut Trunoyudo, proses pemeriksaan telah dilaksanakan dengan mengedepankan prosedur hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, hasil pengujian forensik tersebut menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).
Polri menilai hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan dalam proses hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.
“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” jelasnya.
Atas dasar pemeriksaan yang telah dilakukan, Trunoyudo menegaskan kepolisian tidak melihat kebutuhan untuk mengulang pengujian terhadap objek ijazah yang sama.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” tegasnya.
Permohonan Pengujian Ulang Diajukan ke Majelis Hakim
Pernyataan Polri tersebut muncul setelah tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyampaikan permohonan tersebut dalam persidangan pada Rabu (11/11/2026). Pihaknya meminta agar dokumen ijazah fisik Jokowi kembali diperiksa secara forensik dengan menggunakan sedikitnya tiga ijazah pembanding yang disebut diterbitkan pada November 1985.
Permohonan tersebut menjadi bagian dari langkah hukum pihak terdakwa dalam proses persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah.
Dengan demikian, terdapat dua posisi yang perlu dibedakan. Polri menyatakan pengujian forensik telah dilakukan dan hasilnya sudah masuk dalam berkas penyidikan. Sementara itu, pihak Roy Suryo meminta majelis hakim mempertimbangkan pemeriksaan ulang dengan dokumen pembanding yang mereka ajukan.
Permohonan dari pihak terdakwa tersebut belum dapat disamakan dengan keputusan majelis hakim. Kewenangan untuk menentukan tindak lanjut permohonan dalam persidangan berada pada majelis hakim yang menangani perkara.
Pemeriksaan Forensik Pernah Dilakukan pada 2025
Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama Puslabfor Polri telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap ijazah asli Jokowi pada Mei 2025.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggunakan tiga ijazah milik rekan Jokowi semasa menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai dokumen pembanding.
Pemeriksaan mencakup sejumlah aspek teknis, antara lain bahan dan pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tanda tangan dekan dan rektor pada masa penerbitan ijazah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Polri menyatakan karakteristik ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding yang digunakan dalam pengujian.
Hasil pemeriksaan itu kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan yang ditangani Polda Metro Jaya.
Kepastian Hukum dan Proses Persidangan
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa polemik ijazah Jokowi tidak hanya berkaitan dengan hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga dengan proses pembuktian di persidangan.
Hasil uji forensik yang disampaikan Polri merupakan keterangan resmi institusi kepolisian mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan. Adapun permintaan pengujian ulang dari pihak terdakwa merupakan permohonan hukum yang perlu dinilai berdasarkan kewenangan majelis hakim dan ketentuan hukum acara.
Karena itu, perkembangan perkara tetap perlu mengikuti proses persidangan dan penilaian alat bukti oleh pengadilan.
Di tengah perbedaan posisi tersebut, transparansi mengenai metode pemeriksaan, dokumen pembanding, serta proses hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Kepastian hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pernyataan para pihak, tetapi juga melalui proses peradilan yang memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan bukti dan argumentasinya.
Komentar