JurnalPatroliNews – Toba — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Toba, Sumatra Utara.
Percepatan tersebut tidak hanya menyangkut kesiapan sarana dan bangunan koperasi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan tata kelola, penempatan tenaga profesional, penyusunan model bisnis, hingga pengembangan usaha yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Langkah itu menjadi salah satu hasil pertemuan Ferry dengan para kepala desa dan pengurus KDKMP se-Kabupaten Toba di kawasan Geowisata Pantai Pasifik Porsea atau KMDT Center, Selasa (6/10/2026).
Dalam agenda yang diselenggarakan DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) tersebut, Menkop juga meninjau KDKMP Desa Patane Pasifik Porsea sekaligus meresmikan sejumlah fasilitas pendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara Yuliani Siregar, Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung beserta jajaran, serta Rektor Universitas HKBP Nommensen Richard.
KDKMP Toba Didorong Segera Beroperasi
Ferry menjelaskan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah agar KDKMP di Kabupaten Toba tidak berhenti pada pembentukan badan hukum maupun pembangunan fisik.
Agenda percepatan mencakup sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola KDKMP, penempatan manajer profesional, proses serah terima bangunan, hingga penyusunan model bisnis dan rencana pengembangan usaha.
Menurut Ferry, kepastian mengenai status aset juga harus menjadi perhatian sejak awal.
“Bangunan fisik KDKMP adalah milik desa, bukan milik pihak lain. Proses serah terima akan dilakukan secara resmi,” ujar Ferry.
Dengan kejelasan tersebut, pemerintah berharap koperasi dapat segera masuk ke tahap operasional dan menjalankan kegiatan usaha yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Koperasi Pemasaran Jadi Penghubung Produk Warga
Dalam kunjungan tersebut, Ferry turut meresmikan Koperasi KMDT Pemasaran Sejahtera.
Koperasi ini dirancang untuk menyerap sekaligus menampung dan memasarkan berbagai hasil produksi KDKMP di wilayah Toba.
Kehadiran lembaga pemasaran tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi produk masyarakat di pasar. Hasil bumi maupun kerajinan lokal nantinya dapat dihimpun dan dipasarkan secara bersama sehingga rantai pemasaran menjadi lebih efisien.
Skema tersebut juga diharapkan membuka peluang agar produk masyarakat memperoleh akses pasar yang lebih luas tanpa sepenuhnya bergantung pada perantara.
Pusat Kajian Didorong Jadi Motor Ekonomi Berkelanjutan
Selain koperasi pemasaran, Menkop meresmikan pusat kajian di lingkungan KMDT.
Fasilitas tersebut disiapkan sebagai ruang penelitian, pengembangan pariwisata, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan yang tetap menempatkan kelestarian Danau Toba sebagai perhatian utama.
“Tempat ini akan dikembangkan menjadi pusat penelitian, pariwisata, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berfokus pada pelestarian Danau Toba sekaligus peningkatan kesejahteraan warga sekitar,” jelas Ferry.
Ia berharap kawasan tersebut dapat menjadi contoh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus berhadapan dengan kepentingan pelestarian lingkungan.
“Semoga menjadi bukti bahwa kesejahteraan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan,” ujarnya.
Toba Punya 256 Koperasi Berbadan Hukum
Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus mengungkapkan, Kabupaten Toba saat ini memiliki 243 Koperasi Desa dan 13 Koperasi Kelurahan yang telah berbadan hukum.
Dari total tersebut, pembangunan fisik telah selesai pada 41 unit. Sebanyak 12 unit di antaranya disebut telah rampung sepenuhnya.
Pemerintah Kabupaten Toba berharap koperasi yang sudah memiliki kesiapan fisik dapat dijadikan percontohan bagi unit lainnya.
“Kami berharap, unit yang telah siap dijadikan percontohan agar pengurus koperasi lainnya memiliki gambaran nyata kemajuan yang bisa dicapai,” kata Murphy.
SDM Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Di balik jumlah koperasi yang telah terbentuk, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan dalam aspek pengelolaan dan ketersediaan sumber daya manusia.
Murphy menilai keberadaan koperasi percontohan dapat membantu pengurus lainnya memahami bagaimana koperasi harus dikelola dan dikembangkan agar benar-benar memberikan dampak ekonomi.
Peningkatan kualitas SDM pun ditempatkan sebagai salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Toba.
“Seluruh kepala desa dan pengurus koperasi diminta bersatu dan berkomitmen mengawal pelaksanaan program ini,” ucap Murphy.
Menurutnya, komitmen bersama menjadi penting agar KDKMP tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang produktif.
KMDT Yakin KDKMP Beri Dampak Nyata
Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung menyatakan dukungannya terhadap percepatan pelaksanaan program KDKMP di Kabupaten Toba.
Ia optimistis program tersebut dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka ruang bagi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
Edison berharap dampak program mulai terlihat secara nyata pada tahun mendatang.
“Sehingga di tahun depan, kami meyakini hasil yang baik dan kemajuan yang nyata telah tercapai di Kabupaten Toba,” ujarnya.
Ia juga menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap program koperasi merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Edison memastikan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan.
Dengan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, model bisnis yang lebih terarah, serta dukungan pemasaran produk, KDKMP di Kabupaten Toba diharapkan mampu bergerak dari sekadar pembangunan fisik menuju koperasi yang benar-benar produktif.
Pada saat yang sama, pengembangan kawasan KMDT di Desa Patane juga diarahkan untuk mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan agenda pelestarian Danau Toba.
Komentar