JurnalPatroliNews | Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterimanya setelah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, pejabat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Penjelasan Pasal 6 juga menyebutkan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, apabila proses pengunduran diri Gibran telah ditetapkan secara resmi sebagai pemberhentian dengan hormat, ketentuan pensiun dalam UU tersebut dapat menjadi dasar pemberian hak keuangannya.
Pensiun pokok diperkirakan Rp20,16 juta
Perhitungan pensiun pokok merujuk pada besaran gaji pokok Wakil Presiden yang diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2000.
Dalam aturan tersebut, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang tercantum dalam PP tersebut adalah Rp5.040.000 per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Karena UU Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, nilai pensiun pokoknya diperkirakan sama, yakni Rp20.160.000 per bulan.
Angka tersebut merupakan pensiun pokok, belum termasuk tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang berlaku sesuai ketentuan pensiun.
Berapa estimasi total tunjangan?
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Apabila digunakan simulasi tunjangan keluarga dan pangan dengan asumsi terdapat pasangan serta dua anak yang memenuhi persyaratan sebagai tanggungan, perhitungannya menjadi:
- Pensiun pokok: Rp20.160.000.
- Tunjangan pasangan 10 persen: Rp2.016.000.
- Tunjangan dua anak, masing-masing 2 persen: Rp806.400.
- Tunjangan pangan dengan asumsi empat jiwa dan nilai Rp72.420 per jiwa: Rp289.680.
Berdasarkan simulasi tersebut, total penerimaan tunai diperkirakan mencapai Rp23.272.080 per bulan.
Namun, angka Rp23,27 juta tersebut bukan nominal pasti yang otomatis diterima Gibran. Besaran tunjangan keluarga dan pangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan tanggungan serta penetapan administrasi oleh instansi berwenang.
Rumah kediaman dan kendaraan dengan pengemudi
Hak mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa pensiun dan tunjangan bulanan. Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta penyediaan kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
Dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa perlengkapan rumah diberikan satu kali bersamaan dengan rumah. Sementara itu, pemeliharaan rumah setelah diserahkan menjadi tanggung jawab mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden yang bersangkutan.
Untuk kendaraan, negara menanggung biaya pemeliharaan dan gaji pengemudinya. Fasilitas tersebut disediakan dalam rangka mendukung kegiatan kemasyarakatan yang masih mungkin dilakukan oleh mantan pejabat negara.
Biaya rumah tangga dan layanan kesehatan
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pembiayaan rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Selain itu, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden memperoleh pembiayaan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, terdapat dukungan negara untuk kebutuhan rumah tangga dan kesehatan setelah seseorang tidak lagi menjalankan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Namun, ketentuan tersebut tidak tepat ditafsirkan sebagai pembebasan seluruh jenis tagihan tanpa batas atau layanan kesehatan VVIP tanpa ketentuan.
Hak pensiun dan fasilitas memiliki ketentuan penghentian
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur bahwa pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan dihentikan apabila mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 9 menyebutkan bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 11 mengatur hak mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden untuk mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.
Dengan demikian, hak keuangan dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden memiliki dasar hukum tersendiri. Namun, pemberiannya tetap harus mengikuti prosedur administrasi dan keputusan resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bagi Gibran, besaran pensiun pokok yang dapat menjadi acuan perhitungan adalah Rp20,16 juta per bulan. Adapun estimasi penerimaan Rp23,27 juta masih bergantung pada pemenuhan persyaratan tunjangan keluarga dan pangan serta penetapan hak secara resmi.
JurnalPatroliNews menegaskan bahwa perhitungan tersebut merupakan simulasi berdasarkan ketentuan hukum yang tersedia, bukan pernyataan bahwa seluruh nominal dan fasilitas telah resmi ditetapkan atau mulai dibayarkan kepada Gibran.
Komentar