JurnalPatroliNews -Jakarta – Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty mempertanyakan urgensi PT KAI untuk impor kereta listrik [KRL] bekas dari Jepang untuk menghadapi tingginya volume penumpang. Menurutnya, tanpa impor kereta tak akan sampai terjadi kekacauan atau chaos.
“Apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos?” kata Evita dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/3).
Evita memandang, kondisi penumpang nampak kacau di kereta hanya terjadi pada momen-momen tertentu seperti Lebaran dan Tahun Baru. Menurutnya, saat ini kondisi chaos tidak terjadi.
“Karena [kalau] impor pun kita kan sudah lewat masanya. Chaos itu di tahun baru, kita biasa chaos di tahun baru, di Lebaran,” ujar dia.
“Ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita. Ini, kan, apakah suatu urgensi yang kalau kita tidak impor ini chaos? Ini jadi pertanyaan,” tambah Evita.
Pernyataan Evita soal chaos ini menjadi sorotan netizen. Ada yang mempertanyakan apakah Evita tidak bisa membedakan KRL — yang selalu dikeluhkan pengguna karena selalu berjubel di jam sibuk — dengan kereta jarak jauh (KAJJ) yang penuh sesuai kapasitas kursi di masa libur akhir tahun dan Lebaran.
PT KAI Gagal Melakukan Perencanaan
Lebih lanjut dalam rapat kerja dengan PT KAI, Evita mengatakan, keinginan impor kereta bekas bukti PT KAI gagal dalam melakukan perencanaan.
“Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan. Kalau Bapak benar perencanaan Bapak, tidak akan terjadi hal ini. Bapak itu kan seharusnya udah tahu, nih, berapa jumlah kereta yang Bapak miliki, berapa yang sudah tua, sudah tidak bisa dipakai lagi, berapa jumlah kenaikan, penumpang ini kan bukan data yang tiba-tiba. Ini Bapak sudah miliki dan harusnya jadi tolok ukur buat Bapak dalam membuat penyelenggaraan,” ujar papar pemegang gelar doktor HI Unpad ini.
“Kalau saya buka lagi, alasan impor kereta bekas ini itu sama aja, INKA-nya belum mampu. Jadi dengan alasan yang sama itu dilakukan, bukan alasan baru,” tambah Evita.
Wakil rakyat dari Dapil III Jateng ini menyarankan PT KAI melakukan audit eksternal menyeluruh. Ia menegaskan, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan lebih rinci.
“Harus audit, Bapak sudah lakukan audit, Bapak sudah paparkan, tapi supaya fair itu bukan audit internal, tapi audit eksternal. Kebutuhannya berapa sih, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Ini harus ada sehingga langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan akan diputuskan itu menjadi mempunyai tolok ukur yang jelas,” ungkap Evita.
Tanggapan Dirut PT KAI
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menuturkan hasil rapat yang dilakukan 6 Maret 2023 lalu yakni proses impor KRL bekas saat ini masih dalam tahap review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Didiek menjelaskan, tim BPKP bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meninjau langsung ke Jepang seminggu yang lalu dan bertemu dengan pihak East Japan Railway Company (JR East), perusahaan Jepang yang akan mengekspor kereta bekas ke Indonesia.
“Selama kegiatan review tersebut dilaksanakan, maka seluruh proses tahapan impor kereta bekas untuk tahun 2023 dan 2024 dihentikan sampai dengan proses review selesai dilaksanakan,” kata Didiek.
Komentar