APBD Kaltim Tertekan, Rudy Mas’ud Soroti Pemangkasan Transfer Pusat dan Sulitnya Akses Tambang Rakyat

JurnalPatroliNews | Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah setelah alokasi transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Di tengah keterbatasan anggaran, Rudy juga mempertanyakan belum optimalnya manfaat kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal, termasuk terbatasnya akses terhadap perizinan pertambangan rakyat.

Rudy menyebut postur APBD Kalimantan Timur yang sebelumnya berada di kisaran Rp20,1 triliun menyusut menjadi sekitar Rp13,1 triliun setelah penyesuaian anggaran. Ia juga menyoroti penurunan pendapatan transfer daerah dari sekitar Rp9,86 triliun menjadi Rp3,1 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026). Menurutnya, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat mempersempit ruang fiskal daerah, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap harus dipenuhi.

“Kondisi ini jelas jadi tantangan bagi kami untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah turunnya transfer dari pusat,” kata Rudy.

Namun, angka Rp20,1 triliun menjadi Rp13,1 triliun tersebut perlu ditempatkan sesuai periode anggarannya. Angka itu merujuk pada postur APBD 2025 setelah penyesuaian, bukan angka APBD 2026.

Untuk tahun anggaran 2026, dokumen resmi Pemprov Kaltim mencatat APBD yang semula direncanakan Rp15,15 triliun disesuaikan menjadi Rp14,33 triliun dalam perubahan anggaran. Dengan demikian, tekanan fiskal Kaltim memang menjadi persoalan, tetapi perbandingan angka antartahun harus dilakukan secara tepat.

Target PAD Rp10 Triliun Belum Menjawab Tekanan Fiskal

Di tengah berkurangnya transfer pusat, Pemprov Kaltim berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Rudy menyebut pemerintah provinsi memasang target PAD hingga Rp10 triliun.

Akan tetapi, menurut Rudy, peningkatan PAD belum sepenuhnya memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah provinsi. Ia menyoroti mekanisme pembagian penerimaan pajak yang membuat sebagian pendapatan dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Rudy menyebut terdapat skema pembagian sekitar 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi. Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang penerimaan yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.

Meski demikian, mekanisme pembagian tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai skema opsen atas seluruh PAD. Jenis pajak, dasar hukum, serta mekanisme pembagiannya harus dibedakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai struktur pendapatan daerah.

Persoalan hubungan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota juga membutuhkan transparansi perhitungan. Sebab, pembagian penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga kepastian hak setiap tingkat pemerintahan dalam membiayai pelayanan publik.

Kekayaan Tambang Besar, Manfaat bagi Daerah Dipertanyakan

Selain persoalan anggaran, Rudy menyoroti ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.

Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam utama di Indonesia. Komoditas yang dihasilkan antara lain batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, serta berbagai sumber daya mineral lainnya.

Rudy menyebut sekitar 60 persen produksi batu bara nasional berasal dari Kalimantan Timur. Angka tersebut sejalan dengan pernyataannya dalam kegiatan pemerintah daerah sebelumnya yang menyebut kontribusi produksi batu bara Kaltim berada di kisaran 61 persen.

Namun, besarnya produksi sumber daya alam belum otomatis menjamin manfaat ekonomi yang sebanding bagi masyarakat di wilayah penghasil.

Rudy menilai keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perizinan pertambangan menjadi salah satu persoalan. Sebagian besar kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara berada pada pemerintah pusat, meskipun terdapat pendelegasian kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut, menurut Rudy, membatasi ruang pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pengusaha lokal dalam pengelolaan potensi pertambangan.

“Sumber daya alam di daerah ini belum bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal, baik oleh masyarakat maupun pengusaha lokal,” ujarnya.

Akses Izin Pertambangan Rakyat Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang disampaikan Rudy adalah sulitnya masyarakat memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

IPR merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema ini dimaksudkan untuk memberikan ruang legal bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan pertambangan rakyat.

Rudy berpandangan, pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat dan badan usaha milik daerah (BUMD) dapat membuka peluang ekonomi baru. Dengan pengelolaan yang sesuai aturan, potensi pertambangan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan besar, tetapi juga menciptakan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Meski demikian, kemudahan perizinan harus tetap disertai pengawasan. Pertambangan rakyat tidak boleh menjadi celah bagi kegiatan tanpa izin, kerusakan lingkungan, konflik lahan, maupun praktik penambangan yang mengabaikan keselamatan pekerja.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemberian IPR dilakukan sesuai persyaratan wilayah pertambangan rakyat, tata kelola lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban penerimaan negara dan daerah.

Di sisi lain, dorongan agar BUMD lebih aktif dalam sektor pertambangan perlu disertai kajian kelayakan usaha, transparansi pengelolaan, dan pengawasan ketat. Tanpa tata kelola yang kuat, keterlibatan perusahaan daerah justru berisiko menambah beban keuangan daerah.

Daerah Penghasil Menuntut Manfaat Lebih Besar

Rudy menilai Kalimantan Timur semestinya tidak hanya menjadi penyumbang produksi sumber daya alam nasional. Daerah penghasil juga perlu memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Keluhan mengenai penurunan transfer pusat dan keterbatasan kewenangan pertambangan memperlihatkan dua persoalan yang saling berkaitan: ruang fiskal daerah dan pembagian manfaat sumber daya alam.

Namun, tuntutan peningkatan penerimaan daerah juga perlu diikuti dengan transparansi pengelolaan anggaran, evaluasi belanja, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai berkurangnya anggaran atau sulitnya perizinan. Masyarakat juga berhak mengetahui langkah konkret pemerintah untuk menjaga program pembangunan, memperluas kesempatan ekonomi lokal, dan memastikan kekayaan alam Kalimantan Timur memberikan manfaat yang terukur bagi kesejahteraan warga.

Komentar